Jaringan Survei Pemuda Pelajar (JSPP) dan Rectoversi Institute melakukan survei evaluasi tiga tahunan terkait kinerja Pemprov Jabar yang dilaksanakan pada 18-23 November 2021.
Dari hasil survei yang melibatkan 800 responden dari total jumlah populasi masyarakat Jabar yang memiliki hak pilih, didapatkan temuan bahwa kinerja Pemprov Jabar berada di kategori rendah atau 51% saja yang menyatakan kinerja Pemprov Jabar baik dan sisanya tidak tahu.
Peneliti Senior Rectoversi Institute Romdin Azhar menjelaskan temuan itu menandakan bahwa hampir setengah masyarakat tidak tahu atau bahkan tidak pernah merasakan program-program Pemprov Jabar. Terlihat fenomena jomplang antara popularitas gubernur dengan para pembantu gubernur yaitu Sekda, Asda, Kabiro atau OPD.
"Orang-orang dekat gubernur harus meningkatkan dirinya agar lebih dikenal, lebih mampu memahami dan lebih giat mengimplementasikan visi dan arah-arah gagasan Gubernur Ridwan Kamil," ujar Romdin, Selasa (30/11/2021).
"Gubernur juga harus secara rutin harus lebih mendekatkan, mengenalkan dan mengarahkan lebih tegas para pimpinan OPD tersebut," katanya melanjutkan.
Pihaknya memberi masukan terkait program unggulan yang dikenal dan diterima masyarakat untuk mendapatkan perhatian dan pengelolaan lebih baik, misal Gerakan Maghrib Mengaji atau Satu Desa Satu Hafiz, atau program-program yang memiliki porsi anggaran yang relatif lebih sedikit dibandingkan program lainnya tapi diterima dengan baik oleh masyarakat.
"Program-program popular dapat dikembangkan agar dikelola lebih profesional, memberi manfaat lebih besar, dan mendapatkan perhatian dan porsi anggaran yang lebih memadai," tutur Romdin.
Direktur JSPP Muhammad Salman Ramdhani mengatakan hasil survei juga memotret lima masalah prioritas yang dialami warga, yaitu susah lapangan kerja (24,68%), harga-harga mahal (23,26%), jalan rusak (11,31%), banjir (7,20%) dan generasi muda banyak main gadget (5,40%).
"Untuk menggempur permasalahan ini, seperti halnya saat covid, semua OPD bergerak membantu menangani pandemi. saat ini semuanya harus bergerak untuk memberi kontribusi dan solusi penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang sangat dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat tersebut," katanya.
"Program bukan sekedar program dan aktivitas seremonial yang menghabiskan anggaran tetapi program juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Jawa Barat," ujar Salman menambahkan.
(yum/bbn)
