Anggota DPRD Kota Bandung dari PSI walk out saat rapat paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022. Pimpinan dewan akan buka-bukan isi RAPBD kalau tak berpihak kepada rakyat
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Sendjaya mempertanyakan suara PSI saat rapat Banggar. Padahal, seharusnya PSI bisa mengkritisi dalam rapat Banggar.
"Persoalannya yang kita sesalkan itu dalam pembahasan di banggar itu teman-teman dari PSI itu tidak banyak bersuara. Sementara yang lain kita semua berdebat, saling mengkritisi termasuk Golkar, banyak hal yang kita evaluasi," ungkapnya.
Edwin mengaku akan membedah kembali RAPBD 2022 kalau memang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
"Kalau mau dibedah lagi ayo kita buka-bukaan, untuk insfrastruktur berapa, kesehatan berapa, panjang lah. Bisa kita lihat bersama-sama. Kalau dibilang tidak berpihak menurut saya kurang tepat," jelasnya.
"Postur APBD sudah berpihak, cuman yang perlu diperbaiki itu kinerja dari birokrasinya, pelayanan kepada warga masyarakat. Postur anggaran sudah cukup baik, tinggal nanti pelaksanaannya itu yang perlu kita kawal," tambahnya.
Pelayanan kepada masyarakat, seperti membuat e-KTP harus lebih cepat. "Dokumentasi seperti E-KTP, mengurus perizinan lambat, itu yang harus dievaluasi, termasuk pelayanan di puskesmas," ujarnya.
Edwin membenarkan jika tunjangan perumahan, naik sekitar Rp 20 juta. Tunjangan perumahan ini juga mengikuti provinsi.
"Tunjangan rumah ini kita juga ikut provinsi, provinsi juga naiknya luar biasa lebih dari Rp 20 juta. Cuman teman-teman juga harus tau, kita juga baru mengalami pemotongan (kunjungan kerja) Rp 4 juta sehari jadi Rp 500 ribu," tuturnya.
"Sementara dewan aktif menghadapi permintaan bantuan dari warga dan itu tidak ada alokasi anggaran," pungkasnya.
(wip/mud)
