Pimpinan DPRD Bandung Sesalkan PSI Walkout Pembahasan RAPBD 2022

Wisma Putra - detikNews
Senin, 29 Nov 2021 15:36 WIB
Ramai hashtag bandung amburadul PSI walk out
PSI walkout sempat tranding (Foto: Wisma Putra)
Bandung -

Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan menyayangkan sikap anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang walk out dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) tahun 2022.

Tedy menyebut, untuk sampai ke rapat paripurna, dibutuhkan waktu panjang untuk membahas RAPBD dari mulai Bamus hingga Banggar.

"Jadi pembahasan itu panjang, kita mulai pembahasan Banggar sendiri dari mulai Oktober sampai November ini, kurang lebih kalau rapat secara intens 12 kali pembahasan, dari siang sampai malam bahkan dari pagi sampai malam," kata Tedy via sambungan telepon, Senin (29/11/2021).

Tedy menilai, dalam rapat Banggar seharusnya dimanfaatkan PSI untuk menyampaikan masukan.

"Selama ini saya sebagian besar memimpin, sangat disayangkan ruang yang sedemikian terbuka, tidak ditutup-tutupi, minim dimanfaatkan PSI untuk menyampaikan yang hadir dalam anggota Banggar dari PSI," ungkapnya.

"Saya kurang paham, mengapa tiba-tiba di paripurna menyampaikan keberatan, padahal itu bisa dibahas dan menjadi masukan yang positif. Karena semua anggota dewan diberikan kesempatan bahkan diminta masukan dan dari PSI minim memberikan masukan, bisa dicek ke teman-teman Banggar lain," tambahnya.

Tedy menuturkan, pihaknya sudah menyampaikan seluruh informasi terkait RAPBD di website resmi DPRD Kota Bandung.

"Terkait masalah di Kota Bandung di website remi kita terbuka, pembahasan, akhirnya berapa dan menjadi prioritas-prioritas berapa, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, banjir, sangat kita perhatikan sekali. Di forum bamus juga tidak ada penolakan, malah di banggar berkali-kali mangga masukan-masukan," tuturnya.

Bagian menurut Tedy, anggaran untuk pendidikan dan kesehatan besar angkanya.

"Untuk pendidikan dan kesehatan, kita Bandung melebihi dari undang-undang, angkanya lebih dari 20 persen, kesehatan juga, bahkan untuk mengcover URC BPJS (masyarakat yang tidak tercover BPJS) anggarannya juga sangat besar sekitar di angka 170 miliaran," ungkapnya.

Saat disinggung, terkiat ketidakpuasanya PSI terhadap RAPBD 2022 yang tidak berpihak kepada rakyat, lagi-lagi Tedy sebut tak paham akan sikap PSI.

"Saya enggak paham aja, ketika di Bamus bersepakat tiba-tiba di Paripurna seperti itu Makannya saya ke PSI sok mau apa masukan, terakhir, di Banggar ya, saya bingung," pungkasnya.

(wip/mud)