Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat diketahui masuk ke dalam daftar penerima bantuan pangan non tunai atau BPNT. Tercatat setidaknya ada 78 orang ASN yang masuk dalam daftar tersebut.
"78 (orang) ya," kata Bupati Majalengka Karna Sobahi saat dimintai keterangan seusai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Majalengka, Senin (29/11/2021).
Karna menegaksan akan segera melakukan klarifikasi data penerima bantuan sosial tersebut yang di dalamnya tercantum nama orang yang bekerja sebagai ASN. Menurutnya ASN tidak layak menerima bantuan sosial.
Dia menyebut ASN yang terdaftar dalam penerima BPNT berasal dari berbagai SKPD seperti Dinas Pendidikan dan Kesehatan.
"Nanti akan tindaklanjuti, klarifikasi ceritanya gimana. Itu ada dari Disdik, Kesesatan juga banyak itu. Nanti akan kita sampaikan ke Mensos, kaya apa tindak lanjutnya. Masa iya harus terima Bansos kan. Banyak orang yang masih butuh kok," ujarnya.
Di tempat yang sama, Sekertaris Daerah Kabupaten Majalengka Eman Suherman memastikan ASN yang namanya masuk daftar penerima bansos harus segera mengundurkan diri.
Meski begitu, kata dia, tidak ada kewajiban bagi ASN untuk mengembalikan bantuan yang telah diterima yakni berupa uang tunai Rp 200 ribu perbulan.
"Itu hanya Rp 200 ribu per bulan untuk program BPNT. Tidak ada kewajiban mengembalikan, tapi mereka harus mengundurkan diri dari penerima. Kalau ada yang sudah terlanjur ditransfer, mohon tidak dicairkan," ucap Eman.
Ia menduga masuknya puluhan ASN di Majalengka sebagai penerima bansos diakibatkan oleh berbagai faktor seperti kesalahan NIK dan data yang diinput langsung oleh Kemensos.
"Pemicunya bisa beberapa hal. Termasuk ada juga dari program Sapa Warga kan. Mereka bisa langsung entry," tandasnya.
(mso/mso)
