PSI Kritisi Belanja Pegawai Bandung yang Lebih Boros dari Surabaya

Wisma Putra - detikNews
Senin, 29 Nov 2021 12:29 WIB
Ilustrasi uang rupiah
Ilustrasi (Foto: Getty Images/iStockphoto/Squirescape)
Bandung -

Anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Bandung walk out saat Rapat Paripurna dalam Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022.

Anggota DPRD dari Partai PSI Christian Julianto menyoroti soal anggaran untuk belanja pegawai yang menurutnya tidak proporsional.

"Sebagai pembanding, di 2020 angka belanja pegawai di 2,48 triliun. Di 2021 sebesar 2,68 triliun dan di 2022 sebesar 2,54 triliun," kata Christian via pesan singkat, Senin (29/11/2021).

"Kalau dilihat angka mungkin secara nominal menurun dari pada 2021, tapi secara grafik sejak 2020 saja, masih meningkat," tambahnya.

Menurutnya, belanja pegawai ini yakni gaji dan tunjangan PNS. "Gaji dan tunjangan PNS," ujarnya.

Chris sapaan karibnya menyebut, Kementerian Keuangan juga menyoroti soal belanja pegawai.

"Selain itu, dari kementerian keuangan mengatakan bahwa belanja pegawai itu maksimal di 30%. Kalau di persentasekan, Kota Bandung belanja pegawainya di 37.5%," ungkapnya.

Chris membandingkan, anggaran belanja Kota Surabaya lebih rendah dibandingkan Kota Bandung.

"Lebih ke porsi (persentase) nya. Acuan ideal nya kan sebenarnya belanja pegawai itu maksimal 30%, Kota Bandung di 37.5%. Kalau mau dibandingkan, bisa kita bandingkan dengan Kota Surabaya dengan APBD 10,3 triliun anggaran belanja pegawai nya hanya 2,8 triliun (27%). Kota Bandung dengan APBD 6,5 triliun anggaran belanja pegawai nya 2,54 triliun (37,5%)," jelasnya.

Selain itu, menurutnya belanja modal Kota Surabaya sudah lebih tinggi."Lalu belanja modal, porsi belanja modal Kota Bandung itu hanya 626 M (9, 41%). Kalau dibandingkan dengan Kota Surabaya jauh sekali. Mereka porsi belanja modalnya sudah di 20% dari APBD," tuturnya.

"Sehingga dengan porsi belanja modal 9,41% kami berpendapat akan sulit mengatasi permasalahan infrastruktur seperti banjir, transportasi umum, hingga sampah," tambahnya.

Akibat RAPBD yang tidak proporsional, salah satunya anggaran belanja pegawai, pada rapat paripurna RAPBD 2022, Jumat (26/11) lalu tiga anggota DPRD dari PSI walk out.

(wip/mud)