ADVERTISEMENT

Sidang Korupsi Hibah Ponpes Banten, Saksi Sebut Banyak Proposal Tak Sesuai

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Senin, 08 Nov 2021 16:12 WIB
Sidang korupsi hibah ponpes Banten
Sidang korupsi hibah ponpes Banten (Foto: Bahtiar Rifa'i/detikcom).
Serang -

Proposal hibah yang diajukan pondok pesantren se-Banten untuk tahun 2020 yang jadi kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Serang banyak yang tak memenuhi syarat. Banyak pesantren yang tidak memiliki izin operasional (Izop), izin yang kadaluarsa hingga berkas yang tidak lengkap.

Keterangan ini disampaikan oleh enam saksi yang disidang bersamaan di Pengadilan Tipikor Serang. Mereka adalah honorer yang diminta memeriksa proposal pencairan hibah 2020 senilai Rp 117 miliar untuk 8 kabupaten kota antara lain saksi Khaerul Ruslan, Ahmad, Sri Mulyati, Epi Apriana, Ahmad Bayu, dan Oktarina.

"Ada banyak pak, kebanyakan belum ada izop, izob kadaluarsa, nomor rekening, legalisir. Kebanyakan kita kembalikan lagi ke lembaganya untuk dilengkapi," kata para saksi saat ditanya hakim Slamet Widodo di Pengadilan Tipikor Serang, Senin (8/11/2021).

Proposal yang disampaikan oleh pesantren itu jumlahnya ada 3 ribu lebih. Mereka ditugaskan secara lisan oleh pimpinan Biro Kesra untuk mengecek secara administrasi kelengkapan agar hibah senilai Rp 30 juta per pesantren cair.

Saksi Ahmad mengatakan setiap syarat pengajuan pencairan hibah yang kurang, mereka minta setiap koordinator Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) untuk melengkapi berkas. Pengurus FSPP ini juga memang hilir mudik ke Kesra untuk mengurus proposal hibah.

"Kalau ada kekurangan, kita kasih tahu ke koordinatornya kalau ini tidak lengkap," katanya.

"Dia bolak-balik, ada yang masing-masing, ada yang perwakilan," ujar saksi Oktarina menambahkan.

Daftar penerima hibah sendiri sudah di komputer milik Biro Kesra. Keenamnya mengaku diperbantukan sebagai honorer di awal 2020 untuk verifikasi berkas proposal pencairan.

Setiap hari mereka mengaku bekerja di kantor LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran) di Masjid Al Bantani di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Setiap proposal yang masuk katanya sudah ada di kantor tersebut.

Untuk saksi Khaerul sendiri mengakui bahwa ia memverifikasi 64 berkas proposal pesantren dari Tangsel dan 70 dari Kota Tangerang. Saksi Ahmad memverifikasi 195 proposal dari Kota Serang dan 50 dari Cilegon. Saksi Sri 1.130 dari Lebak, saksi Ahmad Bayu dan Epi 896 pesantren dan Serang dan saksi Oktarina 700 berkas proposal dari Pandeglang.

Persidangan korupsi hibah ponpes 2018 dan 2020 ini merugikan negara Rp 70 miliar lebih. 2018 total anggarannya Rp 66 miliar dan 2020 Rp 117 miliar. Lima orang jadi terdakwa yaitu Irvan Santoso, Toton Suriawinata, Tb Asep Subhi, Epieh Saepudin dan Agus Gunawan.

(bri/mso)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT