.webp)
KPU Jabar mengajukan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024 sebesar Rp 2,4 triliun. Ajuan itu lebih besar dibandingkan dengan Pilgub Jabar 2018 sebesar Rp 1,8 triliun.
Rinciannya Rp 1.507.628.750.000 untuk honorarium badan ad hoc dan Rp 899.423.403.816 untuk belanja barang dan jasa. Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok membenarkan terkait nilai ajuan anggaran tersebut.
Ia mengatakan salah satu dasar nilai ajuan anggaran tersebut adalah bertambahnya honorarium badan penyelenggara pemilihan ad hoc PPK, PPS. Hal itu sesuai dengan SK Menteri Keuangan Tahun 2020. Meski demikian, Rifqi menegaskan bahwa ini baru sebatas ajuan anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara di Jabar terdapat 3.315 penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan, 2.508 di tingkat sekretariat kecamatan, 17.871 di tingkat kelurahan/desa, 17.871 di tingkat sekretariat desa/kelurahan kemudian 1.102.536 penyelenggara ad hoc di TPS.
"Ini baru ajuan, belum dibahas pendanaan bersama pemilihan serentak dengan 27 kabupaten/kota," ujar Rifqi saat dihubungi detikcom, Sabtu (6/11/2021).
Ajuan anggaran tersebut mendapatkan sorotan dari Anggota Bapemperda DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya. Ia menilai bahwa ajuan KPU Jabar itu berlebihan dan tak masuk akal. Dari hasil studi banding ia ke DPRD Jateng, besaran anggaran yang disiapkan untuk Pilgub Jateng hanya Rp 900 miliar.
"Masa ajuan KPUD Jabar hampir 3 kali lipatnya, perbedaan jumlah DPT antara Jabar dengan Jateng itu kan cuma 5 juta, masa anggarannya sampai jomplang banget. Sangat berlebihan dan enggak masuk akal," ujar Asep.
(yum/mso)
