ADVERTISEMENT

Satu-satunya Divonis Bui Kasus Korupsi Bansos, Aa Umbara Ajukan Banding?

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Jumat, 05 Nov 2021 13:15 WIB
Bupati Bandung Barat Aa Umbara
Aa Umbara (Foto: Whisnu Pradana/detikcom)
Bandung -

Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara jadi satu-satunya yang dihukum dalam perkara korupsi pengadaan barang bantuan sosial (bansos) COVID-19. Divonis hakim lima tahun bui, Aa Umbara ajukan banding?

"Secepatnya kami akan minta izin kepada pihak rutan untuk bertemu dan berdiskusi terkait dengan putusan untuk menentukan langkah hukum ke depannya," ujar Rizky Rizgantara, kuasa hukum Aa Umbara, saat dihubungi, Jumat (5/11/2021).

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung memvonis tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan barang bansos COVID-19 di Bandung Barat. Dari tiga terdakwa yang disidangkan, hanya Aa Umbara yang diberikan vonis lima tahun penjara. Sedangkan Andri Wibawa anak Aa Umbara dan juga M Totoh Gunawan selaku penyedia barang divonis bebas.

Padahal dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Aa Umbara dituntut selama tujuh tahun. M Totoh Gunawan enam tahun dan Andri Wibawa lima tahun.

Dalam putusan hakim yang dibacakan kemarin, Aa Umbara dinilai terbukti seluruhnya dalam dakwaan pertama dan kedua. Dakwaan pertama Aa Umbara dinilai melanggar Pasal 12 huruf i sedangkan dakwaan kedua Pasal 12 huruf B.

"Dalam putusan kemarin hakim menilai seluruh unsur pasal, baik dakwaan ke satu dan dakwaan kedua terpenuhi," tutur Rizky.

Namun, Rizky menyoroti soal pertimbangan hakim yang menyebut ada biaya enam persen dari terdakwa M Totoh Gunawan kepada Aa Umbara. Padahal, menurut dia, berdasarkan fakta persidangan tidak ada biaya enam persen untuk Aa Umbara.

"Terkait dengan fee enam persen, hakim masih mempertimbangkan itu, faktanya kan jaksa juga berkeyakinan itu terbukti salah satunya dari sadapan, sementara orang yang ada dalam sadapan itu sudah membantah," ujarnya.

"Terus terkait dengan subjek hukum, bahwa pertimbangan yang sama idealnya diberikan kepada Aa Umbara, karena Aa Umbara juga bukan subjek yang dapat dipersalahkan Pasal 12 huruf i, karena itu untuk pejabat pengadaan," kata Rizky menambahkan.

(dir/bbn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT