Kejari Pandeglang Minta Keterangan Ahli Usut Dugaan Korupsi Tablet Rp 8 M

Rifat Alhamidi - detikNews
Kamis, 28 Okt 2021 15:38 WIB
Poster
Ilustrasi (Foto: Edi Wahyono/detikcom).
Pandeglang -

Pengusutan dugaan korupsi pengadaan tablet SMP di Pandeglang, Banten, saat ini mulai mengerucut. Kejari Pandeglang kini akan meminta keterangan ahli pengadaan barang dan jasa demi bisa menuntaskan penyidikan kasus yang menggunakan dana BOS afirmasi dan kinerja Dindikbud Pandeglang pada 2019 senilai Rp 8 miliar tersebut.

"Masih berlanjut. Kami sekarang lagi meminta keterangan dari ahli pengadaan barang dan jasa untuk memutuskan apakah dalam proses pengadaannya itu ditemukan pelanggaran atau tidak," kata Kasi Pidsus Kejari Pandeglang Kunto Triatmojo saat berbincang dengan detikcom melalui sambungan telepon seluler, Kamis (28/10/2021).

Kunto memastikan seluruh kepala sekolah yang berjumlah 45 SMP sudah diminta keterangan oleh penyidik kejaksaan. Bahkan, kata dia, dua orang dari pihak swasta yang menjadi penyedia pengadaan tablet juga ikut dipanggil untuk diminta keterangan.

"Kepala sekolah sudah rampung (pemeriksaannya), dari pihak pengusahanya juga sudah diperiksa dua orang," ungkapnya.

Ia menyebut setelah meminta keterangan dari ahli, kejaksaan akan berkoordinasi dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menghitung kerugian negara atas kasus tersebut. Tapi dengan catatan, apabila keterangan ahli pengadaan barang dan jasa itu menyebutkan ada unsur pelanggaran dari proses pengadaan tablet.

"Kalau memang ada kesalahan dalam pengadaannya, itu baru ke BPKP dan BPK. Setelah itu baru kita bisa hitung berapa kerugiannya," pungkasnya.

Terpisah, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam DPC GMNI Pandeglang menuntut supaya Kejari bisa segera menuntaskan kasus dugaan korupsi tablet tersebut. Pasalnya, mereka mencium adanya dugaan kongkalikong saat berlangsung pengadaan barang dari dana BOS afirmasi dan kinerja Dindikbud Pandeglang.

"Kejari harus segera mengusut tuntas dan segera menetapkan tersangka. Kasus ini harus jadi catatan merah karena diduga kuat sudah terjadi kongkalikong bahkan sampai ada oknum yang mengendalikan proyek tersebut," kata Ketua DPC GMNI Pandeglang Tb. M. Affandi saat menggelar demonstrasi di Pendopo Pandeglang.

(mso/mso)