Dear Ridwan Kamil, BKKBN Soroti Kasus Stunting di Jawa Barat

Wisma Putra - detikNews
Selasa, 26 Okt 2021 18:26 WIB
BKKBN menyoroti kasus stunting Jawa Barat
BKKBN menyoroti kasus stunting Jawa Barat (Foto: Wisma Putra)
Bandung -

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Hasto Wardoyo menilai penurunan angka stunting di Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini lambat.

"Tantangan kita pandemi, di mana pandemi ini menunjukan gejala stunting itu turunnya agak lambat, bahkan ada para ahli menduga ada kenaikan," kata Hasto di Hotel Preanger Bandung, Selasa (26/10/2021).

Pihaknya kini sedang menunggu hasil survei status gizi balita yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Pihaknya meminta daerah juga turut serta aktif dalam penanggulangan stunting di wilayahnya.

Hasto menyebut, untuk kasus stunting tertinggi di tempati Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu bisa terjadi, karena faktor sanitasi yang buruk.

"NTT paling tinggi 43 persen, di NTT akses terhadap air bersih juga masih ini (jadi masalah), faktor stunting itu air bersih, sanitasi, kemiskinan menjadi faktor ini," ujarnya.

Untuk Jawa Barat atau provinsi yang dipimpin Ridwan Kamil, persentase kasusnya tidak setinggi NTT, namun dengan jumlah penduduk besar, kasusnya juga dinilai tinggi.

"Jawa Barat rata-rata (persentase) tidak tinggi, dalam artian sekitar rata-rata nasional 27 persen tidak seperti di NTT, Gorontalo saya di Aceh, tetapi yang perlu diingat jumlahnya besar karena jumlah penduduknya 50 juta," ungkapnya.

"Jumlahnya, kalau persentase 27 persen dari 50 juta itu jumlahnya, angka absolute besar jumlahnya juga besar," tambahnya.

Hasto menyebut, ada 10 provinsi yang menjadi prioritas BKKBN. Selain itu, penanganan stunting juga diprioritaskan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Kita prioritaskan, ada 10 provinsi yang kita prioritaskan termasuk NTT, NTB, Gorontalo, Maluku, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat tadi menjadi prioritas, plus Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang populasinya besar," jelasnya.

Pihaknya juga menyinggung soal pendamping keluarga, yang bertugas mengawal keluarga yang mau nikah dan hamil, mengawal betul supaya yang mau nikah dan sebelum hamil di cek kesehatannya.

"Jangan hamil dulu sebelum status gizinya normal, sementara inikan orang yang mau nikah hanya konseling, tidak diperiksa HB nya, tidak diukur status gizinya," ujarnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mengatakan, pandemi COVID-19 menjadi kendala dalam penurunan angka stunting di Indonesia, salah satunya di Jawa Barat.

"Pastinya berdasarkan info terjadi peningkatan jumlah angka stunting karena, pertama turun nya kegiatan posyandu, terbatasnya akses karena dalam pandemi ada PPKM, mudah-mudahan angkanya tidak tinggi. Sekarang pandemi longgar harus kita giatkan lagi," kata Ono.

Ono menyebut, permasalahan stunting di Jawa Barat harus segera diselesaikan, karena angkanya cukup tinggi.

"Stunting ini menjadi problem mendasar harus diselesaikan, tadi Jawa Barat disampaikan angkanya antara 20-30 persen. Tertinggi itu Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, terus Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Sukabumi dan rendahnya Kabupaten Kuningan," kayanya.

Pihaknya mendorong pemerintah daerah agar serius dalam penanganan stunting ini.

"Ini harus jadi percepatan stunting di Jawa Barat, kita berharap pemerintah daerah benar-benar merespon apa yang dikatakan Kepala BKKBN yang ditugaskan Pak Presiden Jokowi untuk membentuk tim percepatan penurunan stunting baik di tingkat pusat atau kabupaten kota," pungkasnya.

Lihat juga video 'Menko PMK Singgung Diet Ekstrem Berpotensi Picu Stunting':

[Gambas:Video 20detik]



(wip/mud)