.webp)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) dan Satpol PP Kabupaten Cianjur memasang segel dalam pengawasan di sejumlah rumah makan lantaran tidak menggunakan alat laporan pajak online.
Kepala Bidang Penagihan BPPD Kabupaten Cianjur Prihadi, mengatakan sesuai dengan Perbup cianjur nomer 91 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati cianjur nomor 37 tahun 2017 tentang sistem daring pajak daerah, pelaporan pajak menggunakan sistem daring.
Oleh karena itu sepanjang 2021, pihaknya telah memasang alat tapping box atau perekam transaksi di 125 restoran dan rumah makan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sayangnya dari 125 restoran tersebut, ada beberapa yang melanggar. Tepatnya tidak menggunakan alat tapping box," ujar dia, Senin (25/10/2021).
Menurutnya total ada lima rumah makan dan restoran yang melanggar dan sudah diberi peringatan. Bahkan dua diantaranya sudah tiga kali diberikan peringatan, sehingga BPPD mengambil langkah tegas untuk menindak rumah makan tersebut.
"Ada dua yang melanggar, satu di kawasan Jalan Raya Bandung dan satu lagi di Jalan Raya Sukaluyu-Mande. Keduanya kita tindak dengan dipasang segel serta spanduk dalam pengawasan," kata dia.
Prihadi menegaskan jika wajib pajak atau pemilik restoran tetap mengabaikan aturan dengan tidak menggunakan tapping box dan membayarkan pajak dengan jumlah yang seharusnya, pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi lebih tegas.
"Sesuai aturan, jika tetap tidak diindahkan sanksi berikutnya penutupan sementara hingga pencabutan izin," tegasnya.
"Hal ini dilakukan untuk mendongkrak pendapatan daerah. Pelaporan secara daring pun memudahkan BPPD memantau pemasukan dan pajak di setiap rumah makan atau restoran," pungkasnya.
(mud/mud)
