Pengacara Jelaskan Posisi Aa Umbara di Kasus Korupsi Bansos

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Jumat, 15 Okt 2021 19:46 WIB
Judge In Gloves To Protect From Coronavirus Writing On Paper
Ilustrasi sidang (Foto: Getty Images/iStockphoto/AndreyPopov)
Bandung Barat -

Kasus dugaan korupsi pengadaan barang bantuan sosial yang menjerat Bupati Bandung Barat Aa Umbara menghadirkan ahli konsultan barang dan jasa. Rizki Rizgantara, kuasa hukum Aa Umbara menyebut dalam perkara ini fungsi Bupati hanya koordinasi.

Rizki menuturkan hal itu sesuai keterangan ahli Nandang Sutisna yang dihadirkan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung pada Jumat (15/10/2021).

Menurut dia, dalam kesaksiannya, ahli menyebut bila Bupati bukan sebuah organisasi pengadaan barang dan bukan pejabat pengadaan. Ahli juga, kata Rizki, menjelaskan bila bupati bukan organisasi pengadaan lantaran bupati berada di tataran wilayah penganggaran.

"Jadi bila dikaitkan dakwaan jaksa KPK, pak Aa Umbara tidak dapat dipersalahkan karena bukan orang yang masuk dalam kriteria tersebut yang dibebani fungsi pengawasan," ucap Rizki seusai persidangan.

Rizki menjelaskan dalam posisi ini, Aa Umbara bukan pejabat pengadaan. Dalam dakwaan, Bupati juga tidak punya hak menunjuk penyedia.

"Sesuai keterangan ahli di persidangan bahwa hal itu fungsi koordinasi pimpinan dan staf karena merupakan leading sektor di Kepala Dinas dalam hal ini dinas sosial," tutur Rizki.

Rizki juga menjelaskan bila keterangan saksi sebelumnya tentang peminjaman bendera oleh Aa Umbara, menurut dia berdasarkan keterangan ahli bukan tanggung jawab Aa Umbara melainkan PPK.

Seperti diketahui, Aa Umbara terjerat perkara korupsi pengadaan barang sosial. Selain Aa Umbara, anaknya Andri Wibawa dan M Totoh Gunawan juga terseret.

(mud/mud)