Imbas COVID-19, Realisasi PAD Sumedang Baru Mencapai 52,31%

Nur Azis - detikNews
Senin, 20 Sep 2021 20:33 WIB
Ilustrasi Setoran Pajak Tekor
Foto: Ilustrasi (Tim Infografis: Mindra Purnomo)
Sumedang -

Pandemi COVID-19 cukup berpengaruh terhadap realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang. Sampai saat ini realisasi PAD Sumedang baru mencapai 52,31 persen.

Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang Rohana mengatakan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung berpengaruh pada realisasi sejumlah sumber PAD di Tahun Anggaran 2021. Tercatat, PAD yang ditargetkan Rp 541,5 miliar, baru tercapai Rp 283,3 miliar atau 52,31 persen sampai September 2021 ini.

Akibat kondisi tersebut, Pemkab Sumedang menurunkan target pada sejumlah sektor sumber PAD di Anggaran Perubahan Tahun 2021 ini.

"Target PAD yang sebelumnya Rp 541,5 miliar diturunkan menjadi sekitar Rp 400 miliar akibat adanya pengaruh dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung," ungkap Rohana kepada detikcom saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/9/2021).

Dia menyebutkan ada sebelas mata pajak yang berkontribusi pada PAD Sumedang. Dari sebelas sektor itu, realisasi pajak paling anjlok akibat pandemi COVID-19 yakni pajak hiburan yang baru mencapai 3,2 persen atau dari target Rp 3,8 miliar baru mencapai Rp 123,5 juta.

"Pajak hiburan ini bersumber dari wahana permainan anak, karoke, cinema, kolam renang namun karena ada pandemi COVID-19 dan kebijakan PPKM jadinya tutup hal ini tentunya berpengaruh pada realisasi PAD," ucapnya.

Dia melanjutkan selain sektor pajak hiburan, pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada PAD dari sektor pajak hotel dan restoran. Tercatat dari target Rp 4 miliar, baru tereakusasu 26,6 persen atau Rp 1,1 miliar.

"Sementara pada sektor pajak restoran dari target Rp 21 miliar, terealisasi baru 43,6 persen atau Rp 9,2 miliar, karena pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terutama pada sektor hotel, restoran dan hiburan," ucapnya.

Akibatnya, lanjut dia, target pajak yang sebelumnya sekitar Rp 273 miliar, terpaksa diturunkan menjadi sekitar Rp 217 miliar pada Anggaran Perubahan Tahun 2021 ini.

"Target pajak juga diturunkan karena pandemi COVID-19 dimana saat ini realisasinya sudah mencapai 40 sampai 50 persen," terangnya.

Dari sebelas target pajak sumber PAD, Pajak Penerangan Jalan (PJJ) yang terbilang cukup stabil. Tercatat untuk PJJ dari target sekitar Rp 71 miliar, saat ini telah terealisasi sekitar Rp 51 miliar. Sementara untuk Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari target sekitar Rp 80 miliar yang diturunkan menjadi sekitar Rp 60 miliar pada angaran perubahan, saat ini telah mencapai 40 persen atau sekitar Rp 24 miliar.

"PJJ itu hampir 75 persen sumbangan dari industri kalau dari rumah tangga baru 25 persen, PJJ terbesar berasal dari kawasan industri," terang Rohana.

Rohana mengatakan pajak, sektor lain yang mengalami penurunan target di anggaran perubahan yakni sektor retribusi. Sektor retribusi (retribusi jasa usaha, jasa umum dan jasa perizinan) dari target sekitar Rp 22 miliar diturunkan menjadi sekitar Rp 12 miliar.

"Kalau dari laba BUMD seperti dari Bank Sumedang ada pendapatan sekitar Rp 12 miliar, Rp 6 miliar masuk kas daerah dan sisanya dikelola kembali oleh Bank Sumedang," terangnya.

Rohana berharap dengan adanya perubahan kebijakan di zona PPKM level 3 di Sumedang, target PAD disisa waktu tiga bulan dapat tercapai.

"Mudah-mudahan dengan adanya sedikit adanya kebijakan baru ini, mobilitas masyarakat jadi kembali tinggi tanpa melupakan protokol kesehatan dan konsumsi meningkat sehingga otomatis ekonomi berjalan kembali, dan omzet pengusaha juga ikut meningkat," ujarnya.

(mso/mso)