Kejati Banten telah menerima laporan penghitungan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi hibah pesantren senilai Rp 70 miliar dari BPKP. Akademisi menilai laporan itu bisa jadi informasi penting yang bisa menjelaskan bagaimana hibah jadi bancakan.
"Laporan kerugian itu menjelaskan berapa jumlah rupiah yang dijadikan 'makan siang bersama' oleh para pelakunya," kata akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Ikhsan Ahmad di Serang, Banten, Senin (9/8/2021).
Setiap korupsi, katanya, pasti merugikan negara. Tapi, kasus hibah ke ribuan ponpes itu apakah bisa menjawab hal substantif yang diajukan masyarakat, misalnya soal bagaimana aliran dana itu terdistribusi dalam bantuan bentuk bantuan ke ponpes. Kemudian, bagaimana regulasi di tingkat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, khususnya oleh para petinggi kebijakan di Pemprov Banten.
"Korupsi dana bansos bukan saja menghasilkan kerugian negara, tetapi juga menimbulkan konflik, fitnah dan resistensi politik yang besar. Tarik menarik antara isu yang menjuruskan isu ini sebagai merendahkan martabat pesantren, dan isu yang ingin menegakkan perlakuan hukum tanpa mengaitkan dengan isu pesantren dan ulama," tutur Ikhsan.
Pertanyaan lain juga adalah apakah pemanfaatan hibah yang kemudian dikorupsi itu ada kaitannya dengan kontestasi politik. Juga kenapa hanya satu organisasi keagamaan saja yang ditunjuk menjadi penyalur hibah ke ponpes-ponpes di Banten.
"Kejati mestinya berani membeberkan hipotesa-hipotesa pertanyaan di atas kemudian itu diuji dalam persidangan. Bukankah kejati memiliki semua alat dan sumber daya yang mampu mengorek itu semua," ucap Ikhsan.
