Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra (FPPT) membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Di dalam surat tersebut, mereka mendesak agar presiden turun tangan untuk menghentikan pembangunan Balai Disabilitas Terpadu di Kompleks Wyataguna Bandung.
Ketua FPPT Ahmad Basri mengatakan, dibangunnya Balai Disabilitas Terpadu mengancam keberadaan SLBNA Wyataguna yang menjadi tonggak pendidikan bagi para penyandang disabilitas netra pertama di Indonesia. Di sana pula lah lahir lebih dari 10 doktor tunanetra di Indonesia.
"Kemensos ini sangat ambisius mengorbankan kita (SLBNA Wyataguna), kenapa begitu ? Wyataguna itu tanahnya itu tanah hibah, bukan dibeli Kemensos. Pendidikan tuna netra di Bandung juga bukan dipelopori orang Indonesia, tapi Belanda pada tahun 1901. Pusatnya itu di Wyataguna, namanya Bandoengsche Blinden Instituut," ujar Ketua FPPT Ahmad Basri saat dihubungi detikcom, Selasa (7/9/2021).
Di dalam surat terbukanya, Ahmad mengatakan, andai Balai Disabilitas Terpadu terus dilanjutkan tentu itu akan memberangus awal kemajuan pendidikan tuna netra di Indonesia. Kemudian dalam salah satu poinnya, mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mengembalikan anak-anak yang mengalami terminasi dan mengembalikan hak-haknya saat mereka masih tinggal di asrama.
Tempo hari lalu, pihaknya pun diminta untuk mengosongkan perpustakaan oleh pihak balai. "Kita tanya dimana tempat gantinya ? tidak ada. Sementara kemarin bu Risma sudah menyatakan proses penghibahannya, tapi masih berlarut-larut sampai sekarang," katanya.
Ahmad mengatakan, saat ini terdapat kurang lebih 100-an anak yang tengah menempuh pendidikan di SLBNA dari berbagai jenjang pendidikan. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi turun membantu, mengingat program nawacita dari kampanye yang menitikberatkan kepada pembangunan sumber daya manusia.
"Tuna netra itu sulit untuk mendapatkan pendidikan sampai tingkat tinggi, kami yang mempelopori ada 10 doktor tunanetra. Kemensos itu sebenarnya punya kewenangan, Wyataguna itu seharusnya diserahkan ke Jabar," kata Ahmad.
"Kalau sudah mahasiswa keluarlah sekolahnya, tapi cikal bakalnya di situ. Tuna netra tidak mungkin langsung bisa melebur tanpa memiliki kemampuan inklusi seperti ilmu baca tulis braille, orientasi dan mobilitas baru dia bisa sekolah ke luar," tutur Ahmad melanjutkan.
(yum/mud)
