KPK Diminta Ungkap Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

Bahtiar Rifa - detikNews
Jumat, 03 Sep 2021 07:59 WIB
Poster
Foto: Ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom).
Serang -

Aktivis antikorupsi di Banten mendesak agar KPK segera menetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel) yang sedang disidik. Apalagi KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat termasuk menyita 2 mobil dan barang elektronik berkaitan kasus tersebut.

"Sebagai pelapor saya minta KPK segera ekspose menjelaskan ke publik siapa saja yang melakukan perampokan uang rakyat tersebut. Jangan tebang pilih, siapapun terlibat wajib berhadapan dengan hukum, mempertanggungjawabkan di depan hukum," kata Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada kepada wartawan di Serang, Jumat (2/9/2021).

Siapapun tersangkanya agar disampaikan ke publik dalam waktu dekat oleh KPK. Karena, ia pernah melaporkan kasus ini pada 2018 baik ke KPK dan Bareskrim Polri.

"KPK segera menyampaikan siapa saja tersangka dan kita juga berharap bahwa sebagaimana tradisi KPK tidak boleh tebang pilih. Siapapun yang terlibat baik pejabat maupun swasta mereka yang terlibat harus bertanggung jawab," ucapnya.

Pengadaan lahan SMKN 7 Tangsel, dia sebut sebagai lahan helikopter. Tanah itu tidak punya akses jalan sehingga sulit diakses.

Pengadan dilakukan di APBD Banten tahun 2017 sebesar Rp 40 miliar tidak hanya di Tangsel tapi di beberapa titik di Banten. Di Tangsel untuk SMKN 7 nilainya adalah Rp 17,9 miliar.

"Itu terlihat dari SP2D yang dikeluarkan Dindikbud," ujarnya.

Temuan ALIPP katanya adalah kwitansi yang ditandatangani pemilik lahan yang nilainya hanya Rp 7,3 miliar. Tapi, ada kwitansi kedua yang ditandatangani orang lain yang diduga bukan pemilik lahan untuk SMKN 7 Tangsel yang nilainya Rp 10,3 miliar.

"Dari 17,9 miliar itu, yang ril Rp 7,3 miliar yang diterima pemilik tanah. Sekitar Rp 10,3 miliar tidak jelas keberadaannya ke mana," ujarnya.

Waktu melaporkan ke KPK, ada sekitar 7-9 orang terlapor di perkara ini. Unsurnya adalah pejabat negara di Pemprov Banten, politisi, pihak swasta yang dari dugaannya saling keterkaitan dengan pengadaan lahan.

"Saya pikir KPK sudah saatnya ekspos, follow the money mudah. Itu sudah jelas ditarik benang merahnya ke mana saja itu uang, saya kira KPK lebih paham dan tahu," pungkasnya.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya sedang mulai penyidikan baru kasus pengadaan lahan SMKN 7 Tangsel. Pihaknya sudah melakukan penyitaan dan penggeledahan di beberapa daerah mulai dari rumah hingga kantor pihak terkait.

"Tekait kegiatan penyidikan ini, Selasa (31/8) tim penyidik telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, Serang, Banten dan Bogor yaitu rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang terkait dengan perkara ini," kata Ali pada Kamis (2/9/2021).

(bri/mso)