Mahasiswa Ciamis Demo Tuntut Transparansi Anggaran COVID-19

Dadang Hermansyah - detikNews
Rabu, 01 Sep 2021 17:25 WIB
Aksi demo di Ciamis
Foto: Aksi demo di Ciamis (Dadang Hermansyah/detikcom).
Ciamis -

Sejumlah mahasiswa dari HMI Kabupaten Ciamis melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pemda Ciamis dan kantor DPRD Ciamis, Rabu (1/9/2021) siang. Dalam orasinya mahasiswa menyoroti mengenai transparansi anggaran COVID-19 dan penerapan otonomi daerah.

Pantauan di lokasi, masa aksi melakukan jalan kaki dari Taman Lokasana. Kemudian melakukan orasi di halaman kantor Setda Ciamis. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP.

Lokasi kedua massa melakukan aksi di Kantor DPRD Ciamis. Di tempat itu mahasiswa sempat merobohkan pagar besi depan kantor DPRD dan melakukan aksi bakar ban. Arus lalu lintas Jalan Ir H Juanda sempat dialihkan ke Jalan Galuh dan Tentara Pelajar.

Dalam orasinya, Ilham Nur Suryana, seorang massa aksi menyebut saat ini tidak adanya inovasi dan transparansi pelaksanaan anggaran COVID-19. Massa juga menilai tidak ada langkah alternatif dalam pemenuhan visi misi perencanaan pembangunan.

"Bagaimana kita berkesimpulan inovasi dan transparansi pengelolaan anggaran COVID-19. Terlihat pada pengelolaan anggaran di tahun 2020 lebih besar pada penanggulangan ekonomi, itu pun untuk infrastruktur," ujarnya.

Untuk itu, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara utuh. Kedua, menegaskan skala prioritas penanggulangan COVID-19 untuk kebutuhan masyarakat.

"Kami menuntut agar menghentikan segala bentuk pembangunan infrastruktur pembangunan yang tidak menunjang pemulihan ekonomi," ungkapnya.

Terakhir, meminta agar memaksimalkan peran pengawasan legislatif (DPRD) Ciamis dalam mengatasi persoalan pandemi dan pembangunan daerah.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyatakan mengenai pengelolaan anggaran COVID-19 telah didampingi dan dikawal Kepolisian dan Kejaksaan.

"Kalau transparansi, sangat transparan penggunaannya. Bisa dicek, khusus anggaran COVID-19 memakai pendampingan dan dikawal oleh Kejaksaan dan Kepolisan. Tujuannya agar tepat guna dan tepat sasaran," ujar Herdiat.

Terkait dengan infrastruktur, Herdiat menegaskan meski dalam kondisi pandemi tapi harus dilakukan secara bersama-sama. Penanganan COVID-19 dengan laju pertumbuhan ekonomi.

"Tidak hanya bisa fokus pada penanganan COVID-19 saja, sementara laju pertumbuhan ekonomi diabaikan. Jadi harus ditangani bersama-sama," terangnya.

Terkait Otonomi daerah, Herdiat menyatakan harus tetap menaati aturan undang-undang yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan.

"Otonomi daerah sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Harus kita sadari kita masih ketergantungan pemerintah pusat. PAD kita hanya Rp 260 miliar. Sementara anggaran dibutuhkan sampai mencapai Rp 2 triliun lebih. Jadi masih tergantung Pemerintah Pusat dan Provinsi," pungkasnya.

(mso/mso)