Kasus dugaan korupsi pengadaan barang bantuan sosial (bansos) COVID-19 oleh Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna digelar di Pengadilan Tipikor Bandung. Aa didakwa mengatur tender pengadaan barang.
Hal tersebut tertuang dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK saat jalannya sidang. Sidang berlangsung secara online dengan terdakwa Aa Umbara berada di gedung Merah-Putih KPK.
"Bahwa perbuatan terdakwa selaku bupati Bandung Barat yang ditugaskan mengawasi pengadaan barang atau jasa dalam keadaan darurat namun terdakwa ternyata ikut mengatur penyedia paket pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat," ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (18/8/2021).
Dalam kasus ini, Aa Umbara bekerja sama dengan pengusaha M Totoh Gunawan dan anaknya Andri Wibawa. Kedua nama tersebut juga termasuk terdakwa dalam dakwaan terpisah.
Dakwaan itu juga mengungkap awal mulai korupsi yang dilakukan Aa Umbara. Kasus itu bermula saat Pemkab Bandung Barat melakukan refocusing anggaran penanggulangan COVID-19 dalam bentuk belanja tak terduga (BTT) tahun anggaran 2020. Saat itu, BTT ditetapkan sebesar Rp 52 miliar lebih. BTT itu diperuntukkan bagi pemberian bansos kepada masyarakat terdampak COVID-19.
"Namun dalam mewujudkan program bansos tersebut, terdakwa menginginkan adanya keuntungan bagi dirinya dan keluarga," kata jaksa.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Aa Umbara kemudian menunjuk penyedia paket bansos sembako yang merupakan orang-orang terdekat Aa Umbara serta keluarganya. Aa Umbara pun kemudian bertemu dengan M Totoh Gunawan selaku pengusaha sekaligus tim sukses Aa Umbara saat mencalonkan jadi Bupati Bandung Barat.
(dir/bbn)