Pejabat Bapenda Banten Didakwa Korupsi Pengadaan Lahan Samsat

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Kamis, 12 Agu 2021 20:58 WIB
Pejabat Bapenda Banten didakwa korupsi pengadaan lahan samsat
Pejabat Bapenda Banten didakwa korupsi pengadaan lahan samsat (Foto: Bahtiar Rifa'i)
Serang -

Kepala UPTD Samsat Malingping pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Samad didakwa korupsi dalam pengadaan lahan untuk pembebasan tanah. Ia memperkaya diri Rp 680 juta dalam proyek pembebasan seluas 1 hektare senilai Rp 5 miliar tahun 2019.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Faisol dalam dakwaannya mengatakan, pejabat di Bapenda itu sebelumnya mengetahui mata anggaran pengadaan lahan untuk pembangunan samsat.

Di situ, ada nama Opar Sohari sebagai Kepala Bapendanya sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ari Setiadi sebagai PPTKnya. Ia juga tahu bahwa lokasi untuk pembebasan dan pembangunan untuk pembebasan samsat adalah di Jalan Baru Saketi-Malingping.

Samad lantas menawar dan membeli tanah di lokasi itu yang dimiliki warga dengan nama orang lain. Ada dua bidang yang luasnya lima ribu meter lebih yang dibeli seharga Rp 600 juta. Harga dari warga ia beli permeter perseginya Rp 100 ribu.

"Tedakwa menutupi identitasnya sebagai pihak yang sesunggunya membeli tanah dari pihak yang berhak dengan cara meminta orang lain sebagai pihak pembeli," kata JPU Faisol di Pengadilan Tipikor Serang, Jalan Serang-Pandeglang, Kamis (12/8/2021).

Dari situ, kepala Bapenda Opar kemudian melakukan appraisal bidang tanah yang dibeli terdakwa dan bidang lainnya. Tim kemudian menyepakati bahwa harga tanah di lokasi untuk pembangunan samsat di Malingping per meter perseginya Rp 500 ribu.

"Setelah penetapan harga sebesar Rp 500 persegi tersebut, kemudian diajukan proses pencairan anggaran ganti rugi. Lalu pada 18 November 2019 terdakwa hadir di tahapan pelepasan lahan di BPN Lebak bersama Opar Sohari, Ari Setiadi," ujarnya.

Setelah Bapenda membayarkan tanah yang dikuasai dengan nama orang lain dibayarkan, terdakwa mendapat Rp 850 juta yang sebetulnya menjadi hak penjual tanah sebenarnya. Perbuatan terdakwa oleh jaksa dinilai menyimpang dan menyalahi ketentuan karena telah memperkaya diri dari selisih harga penjualan tanah.

"Perbuatan tersebut melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan audit dari BPKP," ujarnya.

Terdakwa diancam pidana pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 3 atau Pasal 12 huruf i Undang-undang Tipikor.

(bri/mud)