.webp)
Warga Kabupaten Cianjur dibuat bingung dengan informasi pembuatan e-KTP yang harus menyertakan surat telah divaksinasi. Sedangkan syarat vaksinasi yakni NIK atau e-KTP.
Informasi tersebut beredar di media sosial mulai dari Facebook hingga Instagram. Bahkan salah seorang warganet berbagi pengalaman saat adiknya hendak mengurus e-KTP.
Dalam postingannya, akun Facebook Is**i, menceritakan jika keponakannya yang baru berikut 17 tahun hendak membuat e-KTP. Namun saat akan membuat e-KTP diminta melampirkan sertifikat vaksin. Sedangkan saat hendak divaksin, petugas vaksinasi mensyaratkan e-KTP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi weh ngahuleung toh anak dan jdna mah teu jadi. seketika saya seuri teu eureun2 jd kudu kumaha bagaikan kuis pertanyaan yg pertama ada telur dl atau ayam dl (Jadi saja diam tuh anak dan jadinya enggak jadi. Seketika saya ketawa tidak henti jadi harus gimana bagaikan kuis pertanyaan yang pertama telur dulu atau ayam dulu)," tulisnya dalam postingan tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur Munajat membantah mengeluarkan kebijakan atau mensyaratkan sertifikat vaksin untuk pembuatan e-KTP.
Bahkan menurutnya jika pemohon datang dengan tujuan untuk mengikuti vaksinasi, pihaknya akan mempercepat proses pembuatan e-KTP tersebut.
"Tidak ada, tidak benar bikin KTP harus ada sertifikat vaksin. Bikin KTP sama saja, cukup dengan Kartu Keluarga dan dilakukan perekaman baik di dinas atau di kecamatan. Kalau bikin KTP untuk vaksin, kami bantu proses pembuatannya agar lebih cepat," kata dia.
Dia mengaku akan mengecek informasi yang dinilai keliru dan sudah beredar ke masyarakat tersebut. "Kita juga akan ingatkan lagi petugas, mulai dari dinas hingga di tingkat kecamatan agar tidak mempersulit pembuatan adminduk," ungkapnya.
Senada, Juru Bicara Pusat Informasi dan Koordinasi Gugus Tugas COVID-19 Cianjur Yusman Faisal mengatakan untuk vaksinasi, masyarakat cukup menunjukan adminduk yang menyertakan NIK.
"Jadi mau itu KTP atau kartu keluarga juga bisa, yang penting ada adminduknya. Sebab itu jadi dasar pendataan dan laporan penggunaan vaksin," ucapnya.
Di sisi lain, Bupati Cianjur Herman Suherman menegaskan Pemkab tidak mengeluarkan kebijakan membuat adminduk harus menyertakan sertifikat vaksin.
"Termasuk vaksin saya minta cukup data diri saja, yang penting ada pendataan. Jadi semuanya dipermudah. Tujuannya kan supaya masyarakat tercatat secara administrasi dan vaksinasi bisa mencapai target," ujarnya.
"Pemohon SIM alami penurunan saat pandemi antara 30 sampai 50 persen. Yah diibaratkan kalau seharinya misal lima puluh sekarang paling 25 atau 30 orang," kata AKP Ryan Faisal, Kasat Lantas Polres Tasikmalaya di ruangannya.
Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga mengurangi jumlah pemohon. Korlantas Polri menginstruksikan agar memberikan dispensasi khusus untuk pemohon yang akan memperpanjang SIM di masa PPKM level empat. Meski sudah habis masa berlakunya ada dispensasi.
"Memang terjadi penurunan, karena kami dari Korlantas sedang memberikan sebuah dispensasi khususnya kepada pemohon perpanjangan SIM. Jadi masih bisa dilakukan setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)," terang Ryan.
Meski demikian, pelayanan untuk pemohon SIM baru masih dilayani dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Pemohon wajib gunakan masker, jaga jarak dilokasi, cuci tangan dan tidak berlama lama di ruangan. Hal ini dilakukan untuk hindari paparan COVID-19.
