.webp)
Aksi nekat Ketua Harian Asosiasi Kafe dan Restoran (AKAR) Jabar berinisial GB membetot perhatian publik. Protes berdarah akan kebijakan PPKM itu, membuatnya harus dilarikan ke RS Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Rabu (4/8/2021).
Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi melihat secara umum, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini membuat para pelaku usaha di bidang perdagangan dan jasa terjepit. Pandemi yang berkepanjangan, dinilai Acu -sapaan Acuviarta- memberikan dampak psikologis kepada penjual dan pembeli.
"Saya kira kondisinya sudah sangat parah, karena inti dari usaha itu adalah transaksi. Tidak hanya karena PPKM Level 3 atau 4, tapi ini sudah satu tahun lebih, ini memberikan dampak psikologis kepada penjual dan pembeli," kata Acu saat dihubungi, Kamis (5/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bukan tak mungkin, ujar Acu, pengelola usaha mandiri seperti pemilik kafe dan restoran justru bisa kehilangan tempat usahanya karena pandemi dan pembatasan ini.
"Untuk yang berdagang di pusat perdagangan di tempat yang difasilitasi pemerintah bisa disubsidi oleh pemerintah, tapi yang rumit itu yang usaha sendiri, mau over kontrak juga enggak ada yang mau, orang-orang juga sudah habis tabungannya," ucap Acu.
"Kelas menengah ke bawah sudah tidak ada asetnya, mereka gunakan untuk mencoba bertahan. Salah satu treatment yang bisa diberikan pemerintah adalah harus adanya kebijakan yang inklusif, adanya restrukturisasi kredit dan penurunan bunga yang lebih besar. Termasuk juga keringanan dalam tagihan listrik, pajak, PBB, dan yang lainnya," katanya melanjutkan.
Ikhtiar untuk menggeser layanan usaha dengan memanfaatkan e-commerce (digital) juga tak serta merta bisa langsung dilakukan. Belum lagi, jumlah kompetitor dengan usaha yang sejenis yang juga turut melakoni sektor usaha yang sama.
"Saya ada data di triwulan kedua transaksi digital di Jabar itu tercatat ada 13,3 juta. Pelaku usaha yang turun di e-commerce juga dari 669 ribu di triwulan pertama tahun 2021, meningkat ke 727 ribu di triwulan kedua," ucapnya.
Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat merilis data jumlah rumah makan, restoran dan kafe di Jabar dalam kurun waktu 2017 - 2018. Pada 2018 akumulasi jumlah rumah makan, restoran dan kafe di Jabar mencapai 6.849.
Rinciannya 4.225 rumah makan, 1.878 restoran dan 746 kafe. Jumlah dalam data tersebut kemungkinan bertambah, mengingat jumlah restoran bertambah pada tahun 2019 hingga 2021.
Penambahan rumah makan paling banyak berada di Purwakarta, dari 71 rumah makan pada 2017 bergerak ke angka 325 dalam selang satu tahun. Sementara itu rumah makan paling banyak berada di Kota Bandung.
Sedangkan untuk restoran paling banyak terdapat di Kota Bandung dengan jumlah 544. Menjamurnya kafe terpantau di Cianjur dari 19 kafe menjadi 265 kafe dalam rentang satu tahun. Perlu diingat, data tersebut kemungkinan bertambah saat ini.
"Menurut saya perluasan dan percepatan ke arah digitalisasi ini harus lebih ditingkatkan, para penyedia layanan e-commerce dan pemerintah juga harus turun ke lapangan. Memang ada anggapan bahwa itu terlalu rumit, tapi dengan edukasi dan literasi, itu bisa didorong kemajuannya," katanya.
Simak juga 'Kurangi Mobilisasi Warga, Satgas Covid-19 Tasik Berlakukan Ganjil-Genap!':
