.webp)
Pemkot Cirebon berencana memberlakukan kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan yang masuk wilayahnya. Saat ini pemkot bersama kepolisian tengah mengkaji kebijakan tersebut.
"Wacana ganjil-genap itu adalah upaya agar pembatasan mobilitas bisa berjalan dengan baik," kata Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis kepada awak media di Balai Kota Cirebon, Rabu (4/8/2021).
Azis mengatakan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga berlevel Satgas COVID-19 melaksanakan penyekatan terhadap kendaraan yang masuk ke wilayah Kota Cirebon. Pengendara wajib menunjukkan sertifikat vaksin, hasil swab antigen atau PCR negatif. Namun, hal itu menimbulkan kemacetan di sejumlah titik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai menimbulkan masalah baru seperti kemacetan. Sehingga terpikir pola ganjil-genap. Ini pola yang bisa memaksimalkan mobilitas tanpa masalah baru," kata Azis.
Azis menilai penerapan ganjil-genap sangat memungkinkan di Kota Cirebon. "Sekarang sedang dikaji oleh Dishub dan Polres Cirebon Kota, menimbang baik dan buruknya. Kalau oke bisa dilaksanakan. Dasar hukumnya kita bisa gunakan perwali," kata politikus Partai Demokrat itu.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon Andi Armawan mengatakan penerapan ganjil-genap bagi kendaraan yang masuk ke Kota Cirebon disesuaikan dengan penanggalan kalender. "Kalau hari ini ganjil, maka yang boleh masuk bernomor polisi ganjil. Begitu pun dengan genap. Saat tanggal genap, yang ganjil dilarang," kata Andi melalui sambungan telepon.
Andi mengaku belum bisa memastikan waktu pelaksanaan kebijakan ganjil-genap. Sebab, saat ini pihaknya masih melakukan kajian bersama kepolisian.
"Yang terkena kebijakan ini adalah kendaraan roda empat atau lebih, seperti truk tronton dan lainnya. Roda dua boleh," katanya.
"Untuk kendaraan roda empat yang dikecualikan (diizinkan melintas) juga ada, kendaraan berpelat dinas atau merah, TNI, Polri, ambulans, damkar, pengangkut sembako, BBM, dan peliputan berita," ucap Andi menambahkan.
Ia mengaku masih mengkaji titik penyekatan untuk ganjil-genap. "Apakah ini dilakukan di lima titik masuk ke kota, atau 12 titik di dalam kota. Ini masih kajian. Ini tidak akan cepat, butuh sosialisasi juga," ujar Andi.
Andi tak menampik kebijakan ganjil-genap akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ia berharap masyarakat memaklumi dan membantu upaya penanganan pencegahan penyebaran COVID-19, salah satunya dengan menekan mobilitas.
