.webp)
Pemkab Karawang mengerahkan seluruh bidan praktek untuk membantu vaksinasi. Langkah ini untuk mengejar target vaksinasi.
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengungkapkan saat ini memiliki 801 praktek mandiri bidan yang tersebar di seluruh kecamatan. Mereka akan dikerahkan untuk mengejar target vaksinasi keluarga.
"Selama ini klaster keluarga menjadi salah satu yang tertinggi di Karawang. Oleh karenanya, kami tengah gencar vaksinasi keluarga, dengan melibatkan 801 praktek mandiri bidan di seluruh wilayah di Karawang, dan diharapkan Herd Immunity ditingkat keluarga bisa segera terbentuk tahun ini," kata Cellica saat dihubungi melalui telepon selular, Kamis (29/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bupati mengakui, proses pelaksanaan vaksinasi keluarga di Karawang sudah di konsep dengan matang, DPPKB Karawang, sebagai leading sektor yang menangani akan melibatkan 208 PLKB dan 618 Pos Keluarga Berencana (KB) Desa
"Jadi Pos KB Desa sebagai penggerak di lapangan, sementara PC IBI yang secara organisasi menaungi para Bidan akan mendorong praktek Bidan sebagai vaksinator," ungkapnya.
Kata Cellica, semuanya akan memiliki peran dalam mensukseskan vaksinasi keluarga di Karawang. Tahun ini, lanjut dia, Karawang ditargetkan sudah mencapai 70 persen vaksinasi. Sehingga, Desember 2021 ini sudah terjadi Herd Immunity di kota pangkal perjuangan.
"Masyarakat Karawang, khususnya keluarga, kesempatan ini tak boleh dilewatkan. Vaksinasi ini akan membentuk imun kita, keluarga kita bisa terhindar dari Covid-19," terangnya.
Sementara itu, saat dihubungi di tempat berbeda, Kepala DPPKB Karawang, Sofiah menuturkan, proses penyuntikan vaksin keluarga di Karawang. Secara simbolis sudah dimulai pada peluncuran bersama BKKBN pada Selasa kemarin. Namun, secara teknis pelaksanaannya, masih menunggu Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang baru. Di mana isinya, mengatur atau mengizinkan vaksinasi dilakukan oleh praktik bidan mandiri.
"Kegiatan ini memang masih secara simbolis. Namun, bagi keluarga yang ingin divaksin tentunya masih harus menunggu aturan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini selanjutnya," pungkasnya.
(mud/mud)
