.webp)
Pengelola wisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terpaksa harus menelan pil pahit lagi lantaran pemerintah pusat menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat mulai 3 sampai 20 Juli.
Penerapan kebijakan tersebut sebagai upaya menekan kasus COVID-19 yang penambahannya tidak terkendali dalam beberapa pekan terakhir terutama setelah libur Lebaran 2021.
Padahal baru beberapa hari yang lalu atau tepatnya pada Jumat (25/6/2021) objek wisata di KBB kembali diizinkan beroperasi setelah sempat ditutup sejak 16 sampai 22 Juni 2021. Lalu penutupan diperpanjang lagi hingga 29 Juni 2021 dengan penyebab yang sama yakni KBB masuk zona merah
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Imbas penutupan tersebut, sebanyak 4 ribu lebih karyawan hotel di KBB terutama di kawasan wisata Lembang terancam kembali dirumahkan karena tak adanya aktivitas di sektor wisata.
Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB, Eko Suprianto mengatakan, buka tutup wisata membuat PHRI harus kembali merumahkan ribuan karyawan.
Berdasarkan catatan PHRI KBB ada sekitar 4.100 karyawan hotel dan restoran serta wisata yang bakal dirumahkan dari total 4.600 karyawan yang bekerja di waktu normal.
"Kita pasti harus merumahkan karyawan, bahkan sampai ribuan. Pilihan ini cukup pelik, tapi ini harus kita ambil karena beberapa pekan ke depan industri perhotelan dan restoran sulit bangkit dengan kebijakan penutupan," ungkap Eko saat dihubungi, Jumat (2/7/2021).
Selain merumahkan ribuan karyawan dirinya menjelaskan penutupan wisata juga berdampak pada hilangnya potensi pendapatan bagi pelaku wisata. Dalam sepekan penutupan saja, diasumsikan potensi kerugian mencapai Rp 60 miliar.
"Untuk sektor wisata selama sepekan tutup potensi kerugian mencapai Rp 60 miliar. Kalau boleh dianalogikan industri wisata tinggal tunggu mati saja. Kami berada di ujung tanduk jika penanganan pandemi tetap seperti ini," tegasnya.
Untuk itu Eko meminta penerapan kebijakan tersebut tidak tebang pilih jika memang penutupan merupakan upaya mencegah kerumunan. pemerintah daerah mesti memberi ketegasan pula bagi pusat perbelanjaan, kegiatan nikahan, keagamaan, dan lainnya.
"Pada intinya kita mendukung kebijakan penutupan ini untuk menangani COVID-19. Meski kita berani jamin, selama ini objek wisata tidak pernah ditemukan klaster," jelasnya
"Mestinya pemerintah juga menyoroti lokasi-lokasi yang menjadi titik kerumunan di luar industri wisata seperti pusat perbelanjaan, kegiatan pernikahan, keagamaan, dan lainnya," kata Eko menambahkan.
Jelang penerapan PPKM darurat di Karawang, stok ketersediaan pupuk, dan beras diklaim aman sampai akhir tabun.
General Manager Perum Bulog Subdivisi Regional Karawang Yanto Nurdiyanto mengatakan stok beras di gudang saat ini ada 34.000 ton, dan aman hingga akhir tahun.
"Saat ini stok kita ada 34.000 ton, untuk penyediaan aman sampai akhir tahun," kata Yanto saat ditemui di kantornya, Jum'at (2/7/2021).
Dijelaskannya, target serapan gabah tahun ini sebesar 47.000 ton, dan saat ini telah mencapai 11.000 ton.
"Kalau target kita untuk serapan gabah itu 47.000 ton tahun ini, dan baru capai 11.000 ton," ungkapnya.
Di sisi lain, saat ini ada penghentian dari kantor pusat untuk pembukaan kembali serapan gabah, hingga waktu yang belum ditentukan.
"Saat ini kita hentikan dulu penyerapan gabahnya, karena sesuai intruksi dari kantor Bulog pusat, sampai waktu yang belum ditentukan," jelasnya.
Penghentian tersebut diakuinya, karena kemungkinan turunnya harga gabah pascalebaran hingga di bawah HPP (Harga Pokok Penjualan).
"Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020, besaran HPP yang ditetapkan untuk gabah kering panen atau GKP di tingkat petani sebesar Rp 4.200 per kilogram dan tingkat penggilingan sebesar Rp 4.250 per kilogram. Saat ini di lapangan cenderung harganya beda-beda ada kisaran 3400 sampai 3700, jadi kemungkinan karena hal itu, kantor pusat menghentikan penyerapan gabah," akuinya.
Di tempat berbeda, Ibrahim Herlambang, VP Komunikasi Perusahaan PT Pupuk Kujang mengatakan hal sama, terkait ketersediaan stok pupuk.
"Stok Pupuk subsidi PKC pada 30 Juni 2020 di wilayah Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa Tengah urea sebesar 90.880,35 ton, NPK 10.506,10 ton dan organik 12.887,56 ton. Kami pastikan stok untuk Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa Tengah tersedia, stok pupuk tersebut kami siapkan di gudang lini III untuk siap disalurkan kapanpun sesuai dengan alokasi dari pemerintah," kata Ibrahim saat dihubungi melalui telepon selular.
Selain itu, jelang PPKM darurat di Karawang, pihaknya juga mengakui mengakui tetap beroperasi, dengan pemberlakuan Work From Home (WFH).
"Direksi telah mengeluarkan kebijakan tegas tentang antisipasi dan penanggulangan Covid-19. Seluruh kebijakan serupa juga diterapkan di seluruh anak perusahaan Pupuk Kujang, dan kami koordinasi terus dengan Satgas COVID Karawang. Yang terpenting, produksi pupuk tidak terganggu. Karena pangan adalah sektor penting saat terjadi wabah," terangnya.
Upaya tersebut sebetulnya sudah dilakukan sejak bulan lalu. Sejak Juni, perusahaan memberlakukan WFH bergilir. Jadwal WFH diatur oleh departemen dan unit kerja masing-masing. Setiap hari, jumlah karyawan yang bekerja di kantor maksimal 50 persen.
"Meski diberlakukan WFH, kita pastikan produksi pupuk tidak terganggu," tandasnya.
