.webp)
PPKM darurat akan diberlakukan juga di Jawa Barat. Lalu, penerapan tersebut akan berpengaruh ke agenda persidangan di Bandung?
"Sebenarnya kita mencari jalan bagaimana pekerjaan kita tetap jalan dan protokol kesehatannya bisa dipenuhi," ucap Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dodi Gazali Emil saat dikonfirmasi, Jumat (2/7/2021).
Dodi menuturkan apabila nantinya ada penyesuaian selama PPKM darurat ini, dia tengah mencari cara agar hal itu tak menimbulkan masalah. Pihaknya berharap agar proses peradilan tetap berlangsung meski dengan protokol kesehatan yang ketat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita berharap proses peradilan tetap berjalan, protokol kesehatannya dipenuhi dan pekerjaan kita bisa selesai, menjaga kesehatan personil dan masyarakat adalah yang utama," katanya.
Di sisi lain, pihaknya juga menunggu kebijakan dari Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang menjadi lokasi persidangan. PN Bandung sendiri saat ini tengah menerapkan lockdown terbatas imbas sejumlah pegawai terpapar COVID-19.
"Kemarin Pengadilan Negeri (PN) juga menunda beberapa persidangan, kita lihat ini berpengaruh," tuturnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Provinsi Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. Sejumlah wilayah kabupaten/kota yang ada di Jawa dan Bali terkena PPKM darurat.
Keputusan ini diambil Jokowi setelah mendapatkan masukan dari para menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah. PPKM darurat diberlakukan akibat lonjakan Corona yang makin cepat imbas varian baru.
"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat 3-20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," kata Jokowi dalam keterangan pers, Kamis (1/7/2021).
Tonton video 'Ini 14 Poin Aturan PPKM Darurat di Jawa-Bali':
