Demi Dongkrak Pajak, Puluhan Restoran di Cianjur Dipasangi Tapping Box

Ismet Selamet - detikNews
Jumat, 25 Jun 2021 17:54 WIB
Pemasangan tapping box di restoran Cianjur
Foto: Pemasangan tapping box di restoran Cianjur (Ismet Selamet/detikcom).
Cianjur -

Pemerintah Kabupaten Cianjur pasang alat tapping box atau perekam transaksi di puluhan restoran dan rumah makan. Hal itu dilakukan untuk mencegah kekurangan bayar pajak dan mendongkrak pendapatan daerah dari sektor restoran.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Cianjur Komarudin mengatakan ditargetkan tahun ini 472 restoran dan rumah makan dipasangi tapping box. Namun prosesnya dilakukan bertahap.

"Untuk saat ini sudah 90 restoran dan tempat makan di Cianjur yang dipasangi tapping box," kata dia, Jumat (25/6/2021).

Menurutnya dengan menggunakan alat tersebut, setiap transaksi akan terekam dan terlaporkan secara real time. Sehingga transaksi yang terjadi dan nilai pajak akan sesuai.

"Jadi tidak ada kurang bayar akibat salah data atau laporan dari pengusaha. Karena kan terekam, tidak bisa diakali," ujar dia.

Komarudin mengatakan dengan pemasangan di 90 titik, saat ini sudah terjadi peningkatan pendapatan dari pajak restoran mencapai 50 persen.

"Setelah berjalan di 90 restoran ini, terlihat jika ada peningkatan 50 persen untuk pendapatan dari sektor pajak restoran. Ini dalam situasi pandemi, apalagi jika sudah normal. Kemungkinan bisa lebih meningkat," kata dia.

Oleh karena itu, target jumlah restoran yang dipasangi tapping box akan dikejar di tahun ini, supaya capaian PAD dari sektor pajak restoran bisa maksimal.

"Target kita di tahun ini Rp 15 miliar, dan kami optimis tercapai. Dengan sudah adanya alat, di tahun depan kita naikan targetnya jadi Rp 30 miliar, dan kami juga yakin bisa terkejar mengingat kurang bayar tidak lagi terjadi dengan adanya alat perekam transaksi di setiap restoran atau rumah makan," ucap dia.

Dia menambahkan jika restoran menolak untuk dipasangi tapping box, sanksi penutupan bisa diterapkan. "Kalau tidak bersedia kita tindak sesuai aturan perda 12 tahun 2011, sanksinya bisa sampai penutupan," ujarnya.

(mso/mso)