Bupati Cianjur Herman Suherman meminta kedutaan besar dari setiap negara di Timur Tengah untuk membantu mencegah praktik kawin kontrak di Tatar Santri.
Menurut Herman, perlu kerjasama semua pihak dalam memberantas praktik kawin kontrak yang diduga merupakan prostitusi terselubung dan merendahkan martabat kaum perempuan.
"Pemkab Cianjur tidak bisa bergerak sendiri, kami juga pasti perlu dukungan semua pihak. Tidak terkecuali kedutaan besar dari masing-masing negara Timur Tengah yang ada di Indonesia," ujar Herman, Selasa (8/6/2021).
Menurutnya perlu ada pengawasan ketat dari setiap Kedubes dan perwakilan nya agar wisatawan asing dari setiap negara di Timur Tengah tidak berulah atau melakukan praktik kawin kontrak.
"Dalam praktiknya kan kebanyakan warga Timur Tengah, makanya harus ada pengawasan dan pembinaan khusus sebelum berwisata ke Indonesia terutama Cianjur," kata dia.
Herman menuturkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan setiap Kedubes untuk melakukan pengawasan dan pencegahan kawin kontrak.
Namun saat ini Pemkab masih berfokus menggodok peraturan bupati soal larangan kawin kontrak agar di pekan ketiga bulan Juni ini bisa disahkan dan mulai ditetapkan.
"Segera kita akan koordinasi, tapi kalau sekarang masih fokus ke pembahasan aturan. Termasuk memasukan sanksi dalam aturan tersebut hingga memberikan efek jera," pungkasnya.
(mud/mud)