Soroti Program Petani Milenial, Dedi Mulyadi: Urusan Kartu Tani Belum Usai

Soroti Program Petani Milenial, Dedi Mulyadi: Urusan Kartu Tani Belum Usai

Yudha Maulana - detikNews
Jumat, 04 Jun 2021 13:42 WIB
Calon Wagub Jawa Barat Dedi Mulyadi gunakan hak pilih di TPS 6 Kampung Krajan, Purawakarta. Ia mengaku tak ada ritual khusus di Pilkada serentak 2018.
Dedi Mulyadi (Foto: dok.detikcom)
Bandung -

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Pertanian (Kementan) segera menyelesaikan permasalahan Kartu Tani untuk petani di Indonesia. Ia pun menyinggung konsep petani milenial yang muncul belakangan ini.

Menurut Dedi saat ini, banyak pihak yang terlena dengan berimajinasi tinggi mengenai pertanian modern, yang melibatkan petani muda atau milenial. Padahal, permasalahan mendasar para petani asli mulai dari pupuk hingga Kartu Tani tak kunjung usai.

"Kita ini jangan dulu ngomongin sesuatu yang sebenarnya tidak begitu mendasar. Kita seolah memanjakan petani milenial, ini programnya, ini stimulusnya. Tetapi petani asli yang berkorban bagi negeri ini masih sibuk dengan urusan Kartu Tani," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan yang diterima detikcom, Jumat (4/6/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dedi mengungkapkan, keluhan petani yang kerap ia dapatkan di lapangan adalah soal permasalahan dasar, salah satunya soal Kartu Tani. Ia harap pemerintah selesai membagikan Kartu Tani kepada seluruh petani yang berhak tahun depan.

Selain Kartu Tani dan pupuk, hal lain yang perlu segera dipikirkan oleh Kementan adalah hilangnya tenaga pengatur air di hampir seluruh wilayah Indonesia karena beberapa faktor mulai dari usia hingga tekanan pekerjaan di lapangan.

ADVERTISEMENT

Menurut Dedi, jika itu dibiarkan tanpa perencanaan yang matang maka profesi tersebut akan hilang peminat. "Kalau itu hilang jangan harap bisa panen dengan baik," kata Dedi.

Tujuan dibentuknya pemerintah, ujar Dedi harus memiliki perencanaan yang baik. Misal memiliki data riil mengenai jumlah impor jeruk, apel, jahe dan lainnya. Data tersebut kemudian diolah menjadi sebuah program penanaman nasional agar di tahun berikutnya impor bisa berkurang atau bahkan tidak perlu sama sekali.

"Selama jadi Anggota DPR saya tidak melihat perencanaan itu. Dari seluruh impor yang terjadi tidak diterjemahkan dalam perencanaan teknis yang memadai. Secara umum program yang ada adalah copy paste," ujarnya.

Dedi Mulyadi menilai jika terus menerus seperti itu siapapun menteri atau presiden permasalahan petani di Indonesia akan terjadi pada lingkup yang mendasar.

"Ini yang menjadi konsen kita bagaimana big data bisa menjadi jawaban bagi kebutuhan pertanian Indonesia," kata Dedi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani di Indonesia per 2019 mencapai 33,4 juta orang. Adapun dari jumlah tersebut, petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun hanya 8 persen atau setara dengan 2,7 juta orang.

Kendati begitu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan jumlah petani baru di Indonesia bertambah 8 juta orang selama pandemi COVID-19.

Halaman 3 dari 2
(yum/bbn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads