Dituntut 9 Tahun Bui di Kasus RTH Bandung, Dadang Suganda Kecewa

Wisma Putra - detikNews
Selasa, 25 Mei 2021 19:41 WIB
Terdakwa kasus korupsi RTH Bandung Dadang Suganda kecewa tuntutan JPU
Terdakwa kasus korupsi RTH Bandung Dadang Suganda kecewa tuntutan JPU (Foto: Wisma Putra)
Bandung -

Terdakwa kasus korupsi ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bandung Dadang Suganda dituntut sembilan tahun penjara. Ia kecewa dengan tuntutan tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A, Jalan LRE Marthadinata, Kota Bandung, Selasa (25/5/2021).

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dadang Suganda selama 9 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar, subsider 6 bulan kurungan," kata Jaksa KPK Chaerudin.

Usai persidangan, Dadang mengaku kecewa. Ia menilai, tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak sesuai dengan fakta persidangan.

"Memang tuntutan hak sepenuhnya JPU, tapi saya berpendapat lain, tuntutan JPU ini tidak sesuai dengan fakta persidangan, melainkan sesuai dengan BAP-BAP yang mungkin pernah beliau dapatkan," kata Dadang kepada wartawan.

Dadang menegaskan, dalam kasus ini dirinya bukan makelar tanah dan tanah yang dijual kepada pemerintah merupakan tanah miliknya.

"Saya beranggapan, dalam tuntutan itu masih dianggap makelar. Padahal, bahwa dalam persidangan ini tidak terbukti bahwa saya makelar. Saya adalah pemilik tanah, yang sudah dibeli dari masyarakat kemudian saya jual kepada pemerintah," ungkap Dadang.

"Saya kira tuntutannya berlebihan. Saya berharap mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya," tambahnya.

Selain itu Dadang juga menyebut, yang menjual tanah dalam program RTH ini bukan hanya dirinya. Tapi banyak pengusaha lainnya yang terlibat. Namun dalam kenyataannya, hanya dia yang dijadikan tersangka.

Sementara itu kuasa hukum Dadang, Efran mengaku seoptimal mungkin dalam sidang pembelaan nanti. Terlebih, apa yang dilakukan kliennya lebih ke ranah perdata, yakni soal jual beli tanah.

"Dia kan swasta, gak ada kaitannya dengan pasal 3 yang intinya menyalahgunakan wewenang dengan jabatannya. Pak Dadang ini kan swasta. Apalagi tuntutan jaksa tidak sesuai dengan fakta di persidangan," ujarnya.

(wip/mud)