Analisis Walhi Jabar soal Banjir Terjang Lembang

Whisnu Pradana - detikNews
Sabtu, 22 Mei 2021 13:24 WIB
Kawasan Pasar Panorama Lembang disergap banjir
Kawasan Pasar Panorama Lembang disergap banjir. (Foto: Whisnu Pradana/detikcom)
Bandung Barat -

Peristiwa banjir yang menerjang kawasan Pasar Panorama, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, mengundang keprihatinan. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat buka suara berkaitan hal tersebut.

Sekadar diketahui, beberapa waktu belakangan Lembang sering disergap banjir. Terbaru, banjir merendam Lembang pada Jumat (21/5) sore. Awalnya hujan deras mengguyur dengan durasi cukup lama.

Padahal Lembang merupakan wilayah paling utara dan tertinggi di Bandung Barat. Dikutip dari berbagai sumber, Lembang berada pada ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Lantas kenapa dataran tinggi seperti Lembang bisa kebanjiran? Ternyata dari analisis yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, dari total 41.315,32 hektare luas Kawasan Bandung Utara, termasuk Lembang di dalamnya, lebih dari 10.427,9 hektare sudah menjadi kawasan terbangun.

"Ini menjadi potensi ancaman ekologi di KBU sendiri dan cekungan Bandung. Karena laju volume air larian akan semakin besar juga," kata Direktur Eksekutif Walhi Jabar Meiki W Paendong, Sabtu (22/5/2021).

Dari aspek lingkungan, banjir di Lembang juga merupakan dampak dari perubahan tata guna lahan. Semakin banyak kawasan terbangun di KBU maka peran lahan untuk menyerap air kian minimal.

"Logikanya saat hujan, air tidak sempat terserap tanah dan tumbuhan tapi langsung limpas karena terhalang lapisan terbangun. Diperparah jaringan drainase yang buruk," kata Meiki.

Meiki menyebutkan salah satu upaya paling cepat untuk meminimalisir makin kritisnya kondisi di KBU dengan ancaman bencana hidrometeorologi yang mengintai yakni moratorium izin pembangunan di KBU. "Menurut kami dan sudah sering disampaikan perlu diberlakukan moratorium rekomendasi izin baru dari Gubernur di KBU. Sementara untuk pemda terkait perketat implementasi pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten," kata Melki.

Pihaknya meminta agar pemerintah daerah bergerak cepat melakukan pembenahan sistem drainase. Sebab, drainase yang tak mumpuni, tak mampu menampung air.

"Segera lakukan pembenahan sistem drainase dan rencana induknya secara khusus di kawasan Lembang," kata Meiki.

(bbn/bbn)