DPRD Jabar Minta Pemda Antisipasi Lonjakan Kasus Corona Usai Lebaran

Yudha Maulana - detikNews
Jumat, 21 Mei 2021 16:00 WIB
Gedung DPRD Jabar.
Foto: Gedung DPRD Jabar (Mukhlis Dinillah/detikcom).
Bandung -

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendesak agar pemerintah daerah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran.

Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari melihat ada kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan setelah Lebaran. Ia mengambil contoh di Kota Bandung, yang selama beberapa pekan sebelum Lebaran hanya terdapat penambahan kasus COVID-19 rata-rata 40 per hari.

"Saya membaca berita bahwa di Kota Bandung, minggu ini ada kenaikan kasus. Jadi 101 kasus dan biasanya beberapa pekan sebelum Lebaran angka harian kasus COVID-19 ada di angka 40-an. Artinya ini perlu ada kewaspadaan kita, apakah di setiap daerah ada kenaikan kasus pasca Lebaran kemarin," ucap Ineu dalam acara Diskusi Bersama Wakil Rakyat Jabar di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (21/5/2021).

Ia meminta agar pemerintah daerah mengoptimalkan peran RT dan RW untuk mendata warga, yang mudik. Terutama di kawasan pemukiman yang dekat dengan industri.

"Di tempat industri banyak kontrakan, kost-kostan, sehingga pak RT dan RW di tempat bisa mendata yang benar-benar mudik," katanya.

"Banyak yang mudik, bahkan sebelum masa larangan mudik diberlakukan. Mereka mengakali dengan melintas di jam-jam kritis, kan tidak mungkin juga petugas kepolisian atau Dishub terus bekerja seharian," kata politisi asal PDI P itu.

Komisi V DPRD Jabar, kata Ineu telah melakukan tinjauan lapangan terkait pengetatan perjalanan pasca larangan mudik.

"Minggu-minggu ini teman-teman di Komisi IV masih di lapangan untuk memantau pengetatan. Jadi dua minggu atau satu minggu ke depan banyak pemudik yang masuk ke Bandung. Ini nanti akan saya sampaikan jadi bahan evaluasi juga," kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady menyoroti soal ketersediaan alat pemeriksa COVID-19. "Dan yang jadi masalah adalah jumlah peralatan dari test antigen itu sendiri masih jauh dari memadai, untuk satu pos yaitu 25 dari satgas dan 25 dari kepolisian. Praktis hanya 50 dan merupakan angka yang masih jauh dari cukup," ujarnya.

(yum/mso)