.webp)
Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Bupati Sukabumi Marwan Hamami berharap pemberian predikat ke 7 kalinya itu bisa menjadi motivasi kerja bawahannya.
WTP hasil pemeriksaan laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang merupakan media akuntabilitas keuangan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Marean mengatakan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah memerlukan perjuangan ekstra dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah.
"Penghargaan WTP ini adalah penghargaan atas dedikasi OPD dan jajaran PNS kab sukabumi dalam menjalankan kebijakan pemerintah terkait masalah Anggaran Pembangunan" ungkap Bupati Marwan, Jumat (21/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Marwan menerima penghargan secara langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jl. Moch. Toha No.164 Bandung, Rabu (19/5) lalu.
"Penghargaan ini merupakan penghargaan ke 7 untuk pemerintah kabupaten sukabumi dan tentunya ini harus terus menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja sehingga menjadi lebih baik lagi untuk menjawab persoalan dan harapan masayarakat terkait pembangunan di kabupaten sukabumi," terang Marwan.
Ia juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Pemerintah daerah yang telah bekerja keras secara maksimal atas penghargaan yang diterimanya.
"Terima kasih untuk para ASN yang telah menunjukan dedikasi yang telah membuktikan bahwa Kabupaten Sukabumi bisa. Saya juga berterimakasih kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi yang telah membantu dalam mendorong percepatan pembangunan," pungkas dia.
Pemkab Majalengka Raih WTP Kedelapan Kali Berturut-turut
Majalengka - Pemerintah Kabupaten Majalengka kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini merupakan kali kedelapan, Pemkab Majalengka meraih predikat WTP secara berturut-turut.
"Kiranya prestasi ini dapat terus dipertahankan dengan tetap disiplin dalam setiap proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan setiap kegiatan atau program," kata Bupati Majalengka Karna Sobahi dalam keterangannya, Jumat (21/5/2021).
Karna juga meminta raihan WTP ke delapan berturut-turut ini untuk dijadikan motivasi bagi semua OPD, Camat hingga kepala desa agar terus melakukan perbaikan dalam meningkatkan kinerja.
"Dengan prestasi ini diharapkan dapat menjadi pemacu seluruh ASN di Majalengka untuk bekerja lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan," ucap Karna.
"Opini WTP ini merupakan bukti kuatnya komitmen para Kepala OPD untuk menyajikan laporan keuangan sesuai kaidah dan prinsip pengelolaan keuangan yg baik dan benar," sambungnya.
Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Agus Khatib menambahkan bahwa diraihnya Opini WTP oleh kabupaten kota merupakan wujud kerja keras yg dibangun seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah menyajikan laporan keuangan yang tranparan dan akuntabel.
Selain itu pemberian opini WTP kepada juga didasarkan atas kriteria tertentu, sehingga BPK RI patut memberikan apresiasi yang tinggi atas prestasi yg telah diraihnya.
"Opini ini bukan tujuan akhir, tapi tujuan akhirnya adalah bagaimana mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Semua catatan yang telah direkomendasikan BPK RI agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," singkat Agus.
