Palsukan Dokumen Biar Bisa Mudik, Awas Pidana Menanti

Yudha Maulana - detikNews
Selasa, 04 Mei 2021 09:39 WIB
Personel Satlantas Polresta Bandung, Dishub dan Satpol PP Kabupaten Bandung mulai memperketat penyekatan di gerbang exit Tol Cileunyi.
Foto: Penyekatan di GT Cileunyi (Muhammad Iqbal/detikcom).
Bandung -

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat (Dishub Jabar) menegaskan agar warga jangan coba-coba merekayasa dokumen izin perjalanan dan dokumen kesehatan. Pasalnya, ada delik pemalsuan pidana yang akan diproses kepolisian.

Rekayasa itu juga tak terbatas pada dokumen, modus kendaraan barang atau kendaraan pribadi dengan mengirimkan barang terpisah lebih dulu dan berpakaian seolah-olah tak melaksanakan perjalanan jauh juga bisa kena sanksi.

"Kemudian ada yang rela sambung-menyambung angkutan umum. Hal itu sudah pernah terjadi tahun lalu dan kami, maupun polisi sudah paham dan sudah siapkan antisipasinya," kata Kadishub Jabar Hery Antasary dalam keterangannya, Selasa (4/5/2021).

Hery mengatakan, perjalanan antar kota/kabupaten dan antar provinsi selama periode mudik 6-17 Mei dilarang. Terkecuali antar daerah dalam kawasan aglomerasi. Di Jabar sendiri ada dua wilayah aglomerasi yakni Bandung Raya dan Bodebek.

Dia mengungkapkan dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 No 13/2021 Tentang Pengendalian Transportasi Masa Idul Fitri 1442 H disebutkan terdapat peniadaan mudik. Jika SE tersebut dicermati khususnya poin f nomor 3, terkait siapa pelaku perjalanan dalam kurun waktu 6-17 Mei itu sudah jelas, yakni yang melakukan perjalanan dalam maupun luar negeri dengan tujuan mudik dan wisata.

"Jadi sudah jelas eksplisit dan dijelaskan (dalam SE Satgas Covid-19 No 13/2021 dan adendum) sudah clear. Di sana dijelaskan yang dikecualikan itu yang emergency, persalinan, hamil, meninggal, sakit keras dan sejenisnya," ujar Hery.

"Kemudian, pengecualian berlaku bagi mereka pelaku perjalanan dalam rangka tugas, kemudian dalam rangka kedinasan bagi ASN, Polri, pegawai swasta, pekerja informal, masyarakat umum dengan menyertakan surat izin (dengan print out) atasan, kepala desa. Menyertakan pula dengan keterangan hasil bebas dari COVID-19 dengan berbagai metode," imbuhnya.

Di sisi lain, Hery mengapresiasi warga yang memilih untuk menunda pulang kampung tahun ini. Hal itu demi mencegah kerugian yang lebih besar lagi.

"Kami paham dan memang berat. Di mental sudah ingin pulang kampung ketemu orang tua dan dari sisi ekonomi banyak yang dirugikan tapi perlu dipahami kerugian lebih besar, lama dan panjang kalau kita melanggar larangan," katanya.

Simak juga video 'Ngirit Ongkos, Pemudik Ini Naik Bajaj dari Jakarta ke Tegal':

[Gambas:Video 20detik]



(yum/mso)