.webp)
Pengelola wisata melalui Badan Pengurus Cabang PHRI KBB mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut.
"Kalo kami menampung aspirasi dari pengusaha mereka menyampaikan berat dengan pelarangan dan hanya boleh dengan warga Bandung Barat. Tidak sebanding dengan warga Bandung Barat yang mau bermain dan jumlah objek wisata yang ada," kata Eko Supriatna selaku Wakil Ketua BPC PHRI KBB saat dihubungi detikcom, Sabtu (1/5/2021).
Dia mengatakan, kebijakan tersebut berubah-ubah dan membuat pengelola wisata kebingungan. Pasalnya, di satu sisi adanya aglomerasi yang memperbolehkan Bandung Raya untuk mudik dan berwisata.
"Satu hari sebelumnya itu informasinya dibuka untuk umum. Dan mungkin tanpa koordinasi beliau (Bupati KBB) putusin seperti itu. Itupun berbeda dengan Polres. Pihak Polres bilang untuk Bandung Raya," ujar Eko.
Menurutnya, selama ini kunjungan wisatawan yang berasal dari Bandung Barat hanya diangka 5% saja. Mayoritas wisatawan ke Lembang berasal dari Bodebek dan Bandung Raya serta daerah luar Jawa.
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Eko menuturkan akan berkoordinasi kembali dengan Pemerintah Daerah. "Satu sisi memang nyata bahwa virus ini perlu diwaspadai tapi satu sisi juga tentang pemulihan ekonomi. Kalo keberatan iya, berat dan keberatan," imbuhnya.
"Harapannya Bupati bisa mengambil kebijakan melihat perkembangan situasi ke depan. Ya kalau dibebaskan kami juga takut, dengan melihat situasi Bupati bisa merubah kebijakan. Kalo dari Pemprov kan boleh Bandung Raya," kata Eko menambahkan.
Dihubungi secara terpisah, General Manager Terminal Wisata Grafika Cikole (TWGC) Sapto Wahyudi mengaku kebingungan dengan kebijakan tersebut.
"Dengan kebijakan itu kita sih masih dalam artian agak bingung menerapkan. Hanya pikir kami, kita kan tidak bekerja sendiri. Pikir kami, sudah ada beberapa pos-pos jaga di area masuk Lembang dan Kota Bandung. Harapannya disitu sudah dilakukan sortir," kata Sapto.
Perihal teknis di lapangan, Sapto pun mengatakan, pihaknya memiliki keterbatasan sumber daya. Sehingga, antisipasi yang diterapkan salah satunya melalui titik penyekatan di Grafika Cikole.
Saat ditanya kemungkinan diatur melalui pengecekan KTP, dia mengatakan, belum ada pembahasan yang mengacu pada hal tersebut. "Pengecekan KTP itu belum bicara secara teknis. Kita menerapkan itu, tapi objek wisata lain tidak. Jadi harapan kami sebenarnya, kolaborasinya enggak cuman di swasta saja tapi dari penyekatan sudah dipisahkan (wisatawan KBB dan luar)," tuturnya.
Dengan adanya pemberlakuan hanya wisatawan Bandung Barat, Sapto berbesar harapan pada pernyataan pemerintah pusat yang memperbolehkan wilayah Bandung Raya untuk berwisata ke kawasan Lembang.
"Walaupun dari pemerintah pusat sebenarnya sudah menyatakan Bandung Raya boleh, harapannya sih kesana. Tapi kalau untuk teknis belum sejauh sana. Saya yakin apapun keputusan pemerintah pusat, Jawa Barat, maupun Bandung Barat itu sudah melakukan pertimbangan yang cukup matang," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan menyatakan wisatawan yang berkunjung hanya boleh dari warga Bandung Barat saja.
"Kita melarang wisatawan dari luar Bandung Barat datang selama larangan mudik," ungkap Hengky saat ditemui di ruang kerjanya di Pemkab Bandung Barat, Jumat (30/4/2021).
Simak juga 'Sandiaga: Pembatasan Destinasi Wisata Wewenang Pemda':
(mud/mud)
