Pertanyakan Jerat Pidana Pelaku Usaha Benur, HNSI Sukabumi Datangi KKP

Syahdan Alamsyah - detikNews
Minggu, 25 Apr 2021 10:13 WIB
Ketua HNSI Kabupaten Sukabumi Dede Ola.
Foto: Ketua HNSI Kabupaten Sukabumi Dede Ola (Dok HNSI).
Sukabumi -

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mendatangi Kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka ingin menanyakan Peraturan Menteri (Permen) KKP No 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di Wilayah RI.

Menurut HNSI Permen yang dikeluarkan di masa kepemimpinan Menteri Edhy Prabowo itu masih berlaku dan belum ada aturan pengganti.

"Pada Jumat 23 April kemarin kami mendatangi KKP di Jakarta, melakukan audiensi sejumlah hal. Pasca Pak Edhy Prabowo ditangkap ada surat edaran dari Plt dirjen, SE untuk penghentian kegiatan benur. Dikuatkan oleh instruksi pak menteri (yang baru) ke Kapolri. Untuk mencegah kegiatan soal benur, pencegahan tendensinya lebih kepada ekspor benur," kata Dede Ola, Ketua HNSI Kabupaten Sukabumi kepada detikcom, Minggu (25/4/2021).

Pasca adanya instruksi yang berujung diajaknya aparat penegak hukum, para pelaku usaha benur kemudian menjadi sasaran jeratan pidana hingga menjadi tersangka. Hal itu berdampak hingga ke seluruh pelaku usaha benur, mulai dari nelayan, pengepul hingga tingkat distribusi lainnya.

"Ketika muncul instruksi maka terjadilah kinerja aparat hukum sesuai dengan hal itu. Jadi sekarang pelaku usaha benur, memang nelayan tidak ada yang ditangkap tetapi pelaku usaha benur ada yang ditangkap. Dimulai dari yang angkut dan pengepul dan yang menjadi tidak relevannya. Permen KP No 12 tahun 2020 itu masih legal, masih dibolehkan belum dicabut, nelayan dan pengepul dalam kurung KUBE masih terdaftar resmi di KKP sebagai pelaku usaha benur resmi," ujar Dede.

"Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) pun belum dicabut masih bisa mengeluarkan SKAB walaupun masih untuk budidaya. Nah sekarang pelaku usaha benur sudah banyak yang ditangkap dalam hal ini kan dilematis, masa iya dari pak menteri (lama) Permen belum dicabut, pak menteri (baru) juga yang mengintruksikan untuk dicegah sampai ada tindakan hukum kepada pelaku usaha benur," sambung dia.

Menurut Dede Permen yang dikeluarkan oleh Edhy Prabowo, muncul aturan baru sementara aturan lama belum dicabut. Bahkan muncul jeratan hukum kepada para pelaku usaha benur.

"Harusnya dicabut dulu dong barulah terjadi pelanggaran. Aturan baru ini tidak bersifat Permen, untuk mencegah soal ekspor benur. Yang menjadi permasalahan kan itu siklusnya masih bersifat Permen legal. Yang ditangkap pun pengusaha benur itu masih di wilayah kabupaten artinya kalau masih dalam wilayah kabupaten masih jauh ke ekspor dong dan belum memerlukan SKAB. Contoh nelayan Cisolok mengambil (Benur) ke Genteng, ketika dia mau dipakai juragannya dia mendarat di Genteng. Diambilah ke Cisolok diangkut, di jalan ditangkap. Nah itu yang mana yang mengenakan mereka melanggar itu," ujar Dede.

(sya/mso)