Ipar Istrinya Jadi Tersangka KPK, Ridwan Kamil: Silakan Proses

Yudha Maulana - detikNews
Senin, 19 Apr 2021 19:57 WIB
Ridwan Kamil menulis pesan romantis memakai lipstik
(Foto: Dok. Instagram Ridwan Kamil, Dok. Sephora)
Bandung -

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mempersilakan aparat penegak hukum memproses kasus Siti Aisyah Tuti Handayani yang notabene ipar dari istrinya.

"Kami menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dan menyerahkan kepada pihak berwajib. Silakan diproses saja," kata sosok yang akrab disapa Kang Emil itu di Bandung, Senin (19/4/2021)

Seperti diketahui, eks anggota DPRD Jabar itu menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap bantuan keuangan Pemkab Indramayu pada tahun 2017 lalu. Kang Emil pun kembali menegaskan, bahwa hubungannya dengan SATH hanya terbatas pada profesionalitas semata.

"Hubungan profesional, karena beliau anggota dewan," ujar Kang Emil.

Kasus itu pun, dikatakannya merupakan pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Pemkab Indramayu pada 2017. Ia pun memastikan, bahwa kasus hukum yang menjerat SATH tidak ada kaitannya dengan keluarga.

"Terjadi di tahun 2017 dan semua yang dilakukan oleh SATH adalah tindakan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan keluarga," katanya melanjutkan.

Kang Emil pun memastikan, SATH sudah tak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen Bank BJB Syariah. Informasi yang dihimpun, SATH menjabat sebagai komisaris di BJB Syariah terhitung dari April 2020.

Lebih lanjut terkait kasus tersebut, Kang Emil meminta agar semua pihak bisa menghormati proses hukum yang berjalan.

"Saya sudah berulang kali mengingatkan kepada semua pihak, baik ASN, kepala daerah maupun keluarga. Bagi mereka yang masih berniat berperilaku koruptif maka akan berhadapan dengan hukum," imbuhnya.

Pemprov Jabar, ujar Kang Emil, berupaya untuk melakukan tindakan preventif dari perilaku KKN. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan transparansi rencana pembangunan, sehingga bisa diawasi langsung oleh masyarakat.

"Sejak awal berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan ini dengan bersih dan akuntabel. Hal ini terbukti dari berbagai sistem yang dibangun untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dulu perencanaan dan penganggaran dilakukan secara manual, sekarang sudah online. Masyarakat pun bisa mengakses sebagai bagian dari bentuk pengawasan dan transparansi", pungkasnya

(yum/mud)