Ade Barkah Tersangka, BK DPRD Jabar: Kita Hormati KPK

Yudha Maulana - detikNews
Jumat, 16 Apr 2021 09:24 WIB
DPRD Jabar minta warga patuhi pembatasan kegiatan masyarakat
Ade Barkah (Foto: Ismet Selamet/detikcom).
Bandung -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPRD Jabar periode 2019-2024 Ade Barkah sebagai tersangka. Dia diduga menerima suap dari pengusaha terkait proyek di Indramayu.

Ketua Badan Kehormatan DPRD (BKD) Jabar Hasbullah mengatakan pihaknya akan menghormati segala bentuk proses hukum yang dilakukan KPK kepada tersangka.

"Kita menghormati KPK dalam hal perkara ini. BKD tugasnya menerima pengaduan dan menjaga marwah lembaga dewan secara institusi," ujar Hasbullah saat dihubungi, Jumat (16/4/2021).

Ia mengatakan, bila ada keputusan yang telah inkrah BKD akan segera melakukan pembahasan secara internal seraya memantau perkembangan kasus tersebut.

"Sekarang kita menghormati proses yang sedang berjalan dan pasti mereka juga didampingi pengacara (masing-masing). Tidak ada kewenangan dalam tatif dan kode etik BKD mencampuri perkara pidana umum dan perdata yang sudah ditangani lembaga lain," katanya.

Selain Ade Barkah KPK juga menetapkan eks Anggota DPRD Jabar Siti Aisyah Tuti Handayani terkait kasus yang sama.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, pihaknya telah menemukan fakta-fakta hasil penyidikan dan persidangan, yang mengarah ada keterlibatan pihak Ade Barkah dan Siti Aisyah Tuti Handayani.

Lili mengatakan perkara ini merupakan pengembangan kasus dari operasi tangkap tangan pada 15 Oktober 2019 di Indramayu. Pada saat itu, KPK menetapkan empat orang tersangka, yakni Supendi; Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Omasryah; Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Wempy Triyono; dan pihak swasta, Carsa ES. KPK saat itu juga menyita uang terkait perkara sebesar Rp 685 juta.

"Perkara ini adalah satu dari banyak kasus yang diawali dari kegiatan tangkap tangan KPK. Pada 15 Oktober 2019, KPK menggelar kegiatan tangkap tangan di Indramayu. Hasilnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain itu, KPK menyita uang yang terkait dengan perkara sebesar Rp 685 juta," kata Lili.

Ade dan Siti dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lili mengatakan Ade dan Siti diduga menerima suap untuk memastikan usulan dari Carsa ES disetujui.

Usulan itu terkait proyek jalan di Kabupaten Indramayu, yang anggarannya berasal dari Provinsi Jabar. Ade dan Siti diduga membantu memuluskan usulan yang diajukan Carsa di DPRD Jabar. Atas upaya Ade dan Siti, Carsa kemudian mendapat proyek senilai Rp 160,9 miliar.

"Dalam rangka memperjuangkan proposal tersebut, ABS dan STA beberapa kali menghubungi Bappeda Provinsi Jawa Barat memastikan atas usulan-usulan pekerjaan jalan yang Carsa ES ajukan di Kabupaten Indramayu," ucapnya.

Carsa ES kemudian diduga menyerahkan uang Rp 750 juta ke Ade. Sementara Siti diduga menerima suap Rp 1,05 miliar. Keduanya kini telah ditahan.

Sebelumnya, KPK lebih dulu menetapkan Abdul Rozak Muslim menjadi tersangka dalam kasus suap yang menyeret mantan Bupati Indramayu, Supendi. Abdul Rozak merupakan anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Golkar periode 2014-2019 yang dijerat berdasarkan perkembangan penyidikan kasus ini. Dalam kasus ini, Abdul Rozak diduga menerima uang sebesar Rp 8,5 miliar.

"ARM diduga menerima sejumlah dana sebesar Rp 8,582 miliar yang pemberiannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama orang lain," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Tonton juga Video "Luhut: KPK Ini Super Sakti, Tapi OTT Nggak Bikin Jera!":

[Gambas:Video 20detik]



(yum/mso)