.webp)
Pemprov Banten mendukung adanya larangan mudik Lebaran 2021 yang diberlakukan pemerintah pusat. Namun di satu sisi, diizinkannya sektor pariwisata tetap buka malah membuat dilema karena bisa berimbas membeludaknya tempat wisata, khususnya usai Lebaran.
"Jadi COVID-19 dan ekonomi ini dua sisi mata uang. Pilihannya harusnya satu, dilarang ya dilarang. Kalau dilarang satu, dibolehkan ini, kesulitan bagi pemerintah daerah, gimana nanti implementasinya," kata Gubernur Banten Wahidin Halim saat menyampaikan keterangan pers kepada wartawan di Kota Serang, Kamis (8/4/2021).
Tapi, kata dia, Pemprov Banten mengikuti apa kebijakan pusat, baik itu larangan mudik maupun dibolehkannya lokasi wisata dibuka. Namun, persoalannya adalah tanggung jawab kabupaten kota sebagai pemilik lokasi wisata yang harus menyiapkan protokol kesehatan yang begitu ketat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi, wisata khususnya pascalebaran yang sulit diatur. Bukan hanya menyekat arus masyarakat yang dari Jakarta atau luar Banten yang datang. Tapi, libur Lebaran dianggap sebagian masyarakat desa di Banten sebagai momen wisata keluarga.
"Dari kampung-kampung, dari gang-gang, masyarakat sudah kegerahan lari ke pantai. Lewat ojek, jalan kaki. Tahun lalu wisata domestik bagaimana menanganinya, ini yang jadi persoalan," kata Wahidin.
Dilema lainnya juga muncul khususnya saat salat tarawih nanti. Kemungkinan besar, malam tarawih di Banten bisa jadi padat. Pemprov pun paling hanya memberi imbauan agar tetap melakukan prokes saat salat termasuk fasilitas kebersihan yang dimaksimalkan.
"Biasanya hari pertama kedua padat, itu susah ngaturnya. Ini jadi dilematis buat pemda, ya sudah kalau diizinkan tarawih, yang penting ada fasilitasnya, sambil meminta COVID pergi saja," tutur Wahidin.
(bri/bbn)
