.webp)
Pemerintah pusat dipastikan melarang mudik yang berlaku pada 6-17 Mei 2021. Untuk memastikan bahwa larangan itu dipatuhi oleh Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungan Provinsi Banten, disiapkan aturan bahkan ancaman sanksi.
"TNI-Polri nggak boleh mudik, pegawai negeri jelas dilarang, tidak boleh mudik, perintah itu mah," kata Gubernur Wahidin Halim kepada wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Senin (5/4/2021).
Jika ada ASN yang memaksakan diri pada hari ditetapkannya larangan mudik, maka ada sanksi berat. Bahkan, bisa saja diturunkan pangkatnya. Masyarakat bahkan diminta melaporkan ke provinsi jika ada ASN yang dikenal dan malah mudik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti kita lihat, kalau saya nanti saya akan turunin pangkat, laporin aja," tegasnya.
Selama bulan puasa nanti, Pemprov Banten kemungkinan besar tetap memberikan kebijakan kerja di rumah atau work from home bagi pada ASN nya. Sejak pandemi, aturan ini memang tidak pernah dicabut oleh gubernur.
"Kayak gini aja, sekarang aja WFH sebagian besar," ujar Wahidin singkat.
Kepastian larangan mudik sudah disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy. Larangan berlaku tidak untuk semua pihak termasuk TNI, Polri, karyawan BUMN dan ASN. Di satu sisi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera merilis aturan tentang pengendalian transportasi saat mudik Idul Fitri 2021 nanti.
(bri/mud)
