2.800 Sekolah di Jabar Ajukan Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Ismet Slamet - detikNews
Rabu, 07 Apr 2021 15:50 WIB
2.800 sekolah di Jabar mengajukan pembelajaran tatap muka
Kepala Disdik Jabar Dedi Supandi (Foto: Ismet Selamet
Cianjur - Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat sudah 2.800 SMK/SMK sederajat mengajukan izin pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli 2021 mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi, mengatakan untuk Juli mendatang Pemprov menyediakan dia pilihan terkait penyelengaraan pendidikan, yakni PTM atau tetap pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Itu dikembalikan pada orang tua, jadi meski sekolah sudah PTM tapi orang tua memilih anaknya tetap PJJ itu tergantung pada orang tuanya," kata dia saat ditemui di Pendopo Cianjur, Jalan Siti Jenab, Rabu (7/4/2021).

Namun dari total 4.996 sekolah tingkat atas di Jawa Barat, secara bertahap setiap sekolah mulai mengajukan untuk menyelenggarakan PTM.

"Sekarang sudah sekitar 2.800 sekolah yang mendaftar, menyiapkan sarana dan prasarana. Termasuk menyediakan perlengkapan seperti masker dan tempat cuci tangan," ujar Dedi.

Tidak hanya sarana prokes, sekolah juga diharuskan menyiapkan tempat isolasi dan pemeriksaan kesehatan untuk siswa.

Jika ada siswa yang menunjukan gejala, maka langsung ditangani di fasilitas tersebut sebelum diambil alih penangan nya oleh puskesmas atau dinas kesehatan di wilayahnya masing-masing.

"Sekolah diminta menyediakan ruang isolasi dan fasilitas kesehatan. Begitu ada yang positif, nanti sekolah melakukan penanganan pertama. Kemudian dilaporkan pada dinas kesehatan atau puskesmas untuk ditangani lebih lanjut," ucapnya.

Dia menambahkan jika nantinya ada kebijakan PPKM karena terjadi lonjakan kasus, maka PTM dimungkinkan dihentikan kembali untuk sementara waktu.

"Meskipun Juli sudah PTM, kalau ternyata ada kebijakan PPKM lagi dari Pemprov atau pemerintah pusat, kemungkinan dihentikan lagi sementara waktu hingga situasi memungkinkan PTM digelar kembali," tuturnya.

Di sisi lain, Plt Bupati Cianjur Herman Suherman, mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan terkait sekolah yang siap untuk PTM.

Pemerintah kecamatan hingga desa terus melakukan pengecekan ke setiap sekolah untuk memastikan fasilitas sudah memadai.

"Untuk jumlahnya masih didata, karena kita bukan berdasarkan ajuan tapi pemantauan langsung. Jadi yang boleh PTM yang memang lengkap berdasarkan kajian petugas di lapangan. Termasuk salah satu syaratnya ialah gurunya sudah divaksinasi," pungkasnya. (mud/mud)