BP2MI Minta Penanganan Aduan Pekerja Migran Jangan Lambat

Yudha Maulana - detikNews
Rabu, 07 Apr 2021 15:18 WIB
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
Kepala BP2MI Benny Rhamdani (Foto: Erliana Riady)
Bandung - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menegaskan agar penanganan aduan yang melibatkan pekerja migran tak boleh lambat. Pasalnya, para pekerja migran merupakan penyumbang devisa terbesar kedua APBD dengan nilai Rp 159.6 triliun.

"Sejak saya memimpin kurang lebih 11 bulan, 408 kasus pengaduan PMI, baik langsung atau oleh keluarga. Kami serahkan ke Bareskrim Polri, pengaduan ke BP2Mi tidak boleh di peti es kan atau lambat, harus langsung diserahkan kepada penegak hukum," ujar Benny di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (7/4/2021).

Menurut Benny, kasus demi kasus yang menjerat para PMI mayoritas diawali oleh pemberangkatan yang ilegal atau tak sesuai prosedur. Sehingga, ketika mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai harapan dan pemutusan kerja sepihak sulit untuk dilacak dan ditangani.

"Karena ilegal, paspor dikirimkan oleh yang memberangkatkan, mereka tahu ilegal, sehingga takut melaporkan. Kecuali dengan semangat yang nekat, minta perlindungan itu pasti ada masalah hukum yang ditangani KBRI. Mereka juga tidak bisa serta merta bisa pulang ke Indonesia, karena harus melewati proses hukum, jadi tidak heran jika ada temuan PMI tidak bisa pulang dalam dua tahun atau tiga tahun karena harus menghadapi masalah hukum." katanya.

Benny mengatakan, negara tak melarang bagi warga Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Tetapi, aspek perlindungan hukum dan penguatan kapasitas pekerja migran harus dikuatkan, termasuk dengan diimplementasikannya UU 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran.

"Kemampuan bahasa asing yang cukup, kuat secara fisik dan mental, ini yang harus difasilitasi oleh negara dan pemerintah," katanya.

Selama setahun terakhir, ujar Benny, sebanyak 740 jenazah PMI dan 670 PMI yang sakit dipulangkan ke Tanah Air. "Ada 169 ribu kepulangan PMI di era pandemi COVID-19, selama di luar negeri ditangani Kemlu, dan ketika di Tanah Air ditangani BP2MI," katanya.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengatakan, ia pernah menemukan kasus di mana PMI yang berangkat dari jalur ilegal dibiarkan terlunta-lunta di bandara Qatar. Pasalnya, PMI tersebut berangkat dengan visa kunjungan dengan tiket sekali jalan.

"Dia tidak bisa bahasa Inggris, akhirnya selama satu minggu jalan-jalan di bandara saja. Untuk saja ada orang Indonesia yang menemukan, dia minta makan, akhirnya dibawa ke KBRI. Masalahnya ketika memberangkatkan mereka tidak tahu prosedurnya, kalau tidak secara legal ini menjadi problem," ujarnya.

"Karena bisa saja dia dikerjakan bukan sebagai ART, tapi kemudian calonya melihat bahwa dia tidak cantik, tak sesuai pesanan akhirnya orang yang mau jemput, tidak mau menjemput. Siapa agen yang memberangkatkan tidak tahu, dia punya one way ticket," imbuh Saleh.

Selain itu, ia juga pernah menemukan kasus di mana PMI wanita asal Indonesia dituduh sebagai penyantet, gara-gara majikannya menemukan ada satu helai rambut di piring hidangannya. "Dituduh menyantet itu hukuman mati, itu banyak sekali kasusnya terutama di Timur Tengah, kalau pembunuhan bisa dengan diat, tapi kalau santet ini belum bisa dibuktikan tapi hukumannya mati," ujar Saleh.

Simak video 'BP2MI-PT Pos Kerja Sama Permudah Pekerja Migran Bertransaksi dari LN':

[Gambas:Video 20detik]



(yum/mud)