Keberatan Bunga Pinjaman, Pemprov Banten Surati Kemenkeu Soal Bantuan PEN Rp 4,1 T

Bahatiar Rifa - detikNews
Rabu, 31 Mar 2021 17:18 WIB
Gubernur Banten Wahidin Halim
Gubernur Banten Wahidin Halim (Foto: dok. Pemprov Banten).
Serang -

Program pinjaman melalui mekanisme Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara Pemprov Banten dengan Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur senilai Rp 4,1 triliun terancam gagal. Hal ini karena adanya klausul bunga 6,19 persen berdasarkan aturan kementerian.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan bahwa klausul itu muncul di aturan Kementerian Keuangan terbaru. Padahal sebelumnya pinjaman tidak berbunga sebanyak itu.

"Peraturan Kementerian keuangan, saya lupa nomornya bahwa pinjaman itu berbunga. Dulu nggak ada, sekarang ada. Karena dulu kita mau tanpa bunga," kata Wahidin kepada wartawan di Serang, Rabu (31/3/2021).

Atas aturan terbaru itu, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Kementerian Keuangan dan melaporkan soal keberatan itu. Di satu sisi, proses pinjaman tersebut sudah direncanakan dalam postur anggaran termasuk sudah dibahas dengan DPRD Banten.

"Kita minta dikecualikan karena kita sudah membuat perjanjian pada 2020," tambahnya.

Atas persoalan bunga ini, Pemprov-DPRD juga masih membahas kelanjutan PEN. Apakah nanti pinjaman itu akan dikurangi atau hanya sesuai kebutuhan.

Apalagi, katanya ada proyek pembangunan yang memang masih membutuhkan dana. Namun, pinjaman itu menurutnya bisa saja diurungkan jika provinsi sendiri sanggup membiayai pembangunan.

"Kita punya ada dana berapa, kalau kita masih sanggup ngapain harus minjem," katanya.

Memang, lanjut gubernur bahwa jika pinjaman dibatalkan akan berpengaruh pada pencapaian RPJMD Provinsi Banten. Tapi, ia anggap bahwa capaian RPJMD bisa saja tidak maksimal apalagi dengan datangnya pandemi COVID-19 sejak 2020.

"Orang juga maklum, RPJMD (terimbas) COVID, mau diapain?" pungkasnya.

(bri/mso)