Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi menerima laporan warga soal dugaan korupsi Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT DD) yang diduga terjadi di Desa Ridogalih, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi.
Kasi Intel Kejari Kabupaten Sukabumi, Aditia Sulaeman membenarkan hal itu. "Ke saya hanya masuk ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), jadi nanti itu masuk ke bapak (Kajari) nanti didistribuskan ke mana. Tapi intinya ada (laporan), ada dua orang yang ngobrol-ngobrol dengan saya," kata Aditia, Selasa (30/3/2021).
Menurut Aditia, laporan yang diberikan berupa pendistribusian bantuan dan sejumlah pembangunan di desa tersebut. "Informasi awal yang saya dapat termasuk pembagian bantuan, kemudian pembangunan-pembangunannya juga. Ada semua data-datanya, tapi belum saya baca, mereka bilang nanti akan dikirimkan keseluruhannya," ucap Aditia.
Pada Senin (29/3), perwakilan warga melapor ke Kejari Kabupaten Sukabumi soal adanya dugaan penyelewengan dana BLT DD di desanya. "Di Desa Ridogalih itu diduga ada penyelewengan dana BLT-DD, sesuai PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 50 bahwa penerima satu KPM itu adalah Rp 2,7 juta. Ternyata yang diterima oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tidak sesuai dengan jumlah Rp 2,7 juta itu," kata Hermana yang mengaku sebagai tokoh masyarakat Desa Ridogalih.
Hermana merinci, KPM menerima tidak sesuai dengan yang seharusnya mereka dapatkan. Ia menyebut yang dipersoalkan oleh pihaknya adalah BLT-DD tahun 2020.
"Masyarakat yang menerima KPM yang pertama Rp 130 ribu, kedua Rp 415, ketiga Rp 385 ribu, keempat Rp 185 ribu, dan kelima Rp 185 ribu. Jadi totalnya Rp 1,3 juta, seharusnya Rp 2,7 juta. Jadi yang Rp 1,4 juta itu kemana uangnya?" kata Hermana.
