.webp)
KPK melakukan pencekalan ke luar negeri kepada tiga orang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi bantuan sosial di Kabupaten Bandung Barat. Siapa tiga orang itu?
"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung sejak tanggal 26 Februari 2021 terhadap tiga orang yang memiliki peran penting terkait perkara dugaan TPK pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (29/3/2021).
Sejauh ini KPK belum mengumumkan siapa tiga orang yang dicekal itu. Termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun menelisik ke belakang, saat kasus ini mencuat ke publik, KPK melakukan penggeledahan di kediaman Bupati Bandung Barat Aa Umbara dan kediaman anaknya.
Penggeledahan itu awalnya dilakukan di kediaman Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan anaknya Andri Wibawa. Lalu penggeledahan dilanjutkan ke sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Sejak penggeledahan itu keberadaan Aa Umbara bak hilang ditelan bumi. Dia tak pernah muncul dalam berbagai agenda kegiatan Pemerintahan Bandung Barat. Terakhir Aa Umbara muncul ke publik saat menghadiri kegiatan bersama Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Hukum Bandung Barat di Dusun Bambu.
KPK sendiri sejauh ini belum bisa menjelaskan terkait kasus korupsi di Kabupaten Bandung Barat yang sedang diselidiki KPK itu. Termasuk tiga orang yang dicekal yang disebut memiliki peran penting dalam pusaran kasus korupsi itu. Menurutnya, kasus ini akan diumumkan setelah proses selesai.
"KPK memastikan akan menyampaikan detail perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidikan cukup dan kemudian upaya paksa penahanan terhadap para tersangka dimaksud dilakukan," kata dia.
(dir/mud)
