TNI AU Minta Warga Majalengka Tak Sembarangan Terbangkan Drone

Bima Bagaskara - detikNews
Jumat, 26 Mar 2021 14:17 WIB
Ilustrasi Drone
Ilustrasi (Foto: Photo by Diana Măceşanu on Unsplash).
Majalengka -

Masyarakat yang ingin menggunakan pesawat terbang tanpa awak (PTTA) atau lebih dikenal dengan drone di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat kini tidak bisa sembarangan menerbangkan drone.

Masyarakat juga diharuskan memiliki sertifikat khusus dan melapor jika ingin menerbangkan drone. Pasalnya drone yang beterbangan di langit Kabupaten Majalengka saat ini sudah seperti layangan.

Komandan Pangkalan TNI AU Sugiri Sukani Majalengka Letkol Pnb Dhian Rahmad Infantoko mengatakan saat ini umumnya masyarakat belum mengetahui aturan yang berlaku saat akan menerbangkan drone. Padahal penerbangan drone sendiri berkaitan langsung dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

"Untuk pesawat tanpa awak atau drone itu sekarang seperti layangan dan mainan biasa. Tapi kadang mereka bisa menerbangkan tapi tidak tahu aturan, apalagi aturannya sekarang sudah jelas di atur oleh undang-undang yang berkaitan dengan KKOP," katanya Dhian saat dikonfirmasi detikcom Jumat (26/3/2021).

Bahkan untuk mengawasi penerbangan pesawat tanpa awak di Provinsi Jawa Barat khususnya Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Brebes, Dhian juga telah mengeluarkan surat perihal pengawasan wilayah udara pendampingan terbang drone dengan dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

"Sekarang aturan terbangnya di bawah 120 meter kalau diatas itu harus ada izin ke AirNav dan ke Lanud peruntukkannya untuk apa harus jelas. Kalau asal menerbangkan yang ditakutkan sekarang itu bisa mengganggu lalu lintas udara. Bukan tidak boleh terbang, boleh saja tapi itu harus ada izin dulu," ungkap Dhian.

Ia juga mengatakan meski saat ini Bandara Kertajati sedang tidak ada penerbangan namun hal itu bukan berarti lalu lintas udara juga ikut berhenti. Kata Dhian dalam sehari ada sekitar 60 sampai 70 pesawat yang melintas di langit Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Brebes,

"Jangan karena bandara tidak beroperasi bisa asal menerbangkan drone, kan kita tidak tahu lalu lintas udara itu gimana. Lalu lintas di Majalengka ini walauapun bandara sedang off tapi tiap hari ada 60-70 pesawat di langit," ujar Dhian.

Dhian juga menjelaskan keberadaan drone yang terbang tanpa izin dapat mengganggu sinyal dari pesawat. Hal itu jelas berpotensi membahayakan penerbangan baik komersil maupun kargo.

Selain itu menurutnya penerbangan drone di atas pemukiman warga juga berpotensi membahayakan jika pilot drone tidak memiliki sertifikat khusus.

"Kalau pun untuk pengambilan gambar di tempat wisata atau di atas pemukiman itu pilot harus punya sertifikat dulu, jadi sudah tahu cara menangani jika terjadi masalah teknis. Takutnya kalau di perkampungan memang jauh dari bandara tapi kalau drone itu jatuh ke pemukiman kan bahaya juga bisa meledak dan kebakaran," jelasnya.

"Jadi kalau pilot sudah ikut sertifikasi it bakal lebih paham soal teknis menerbangkan dan cara mengendalikan drone saat di udara. Di Majalengka khususnya masih banyak pengguna drone yang asal terbang saja tapi belum punya sertifikat," lanjutnya.

Untuk itu Pangkalan TNI AU Sugiri Sukani Majalengka berencana akan mengumpulkan para pilot drone di Majalengka untuk mensosialisasikan regulasi aturan terkait penerbangan drone.

"Makanya kami akan mengumpulkan komunitas drone agar mereka tahu soal aturan menerbangkan drone. Jadi dengan mereka mengetahui aturan itu bisa sama-sama menjaga dari hal yang tidak diinginkan. Sekarang anak kecil saja sekarang bisa menerbangkan drone," pungkasnya.

Lihat juga video 'Kamera Drone Rekam Paus Sirip Berenang di Pantai Spanyol':

[Gambas:Video 20detik]



(mso/mso)