Polisi Gandeng BPN Usut Ratusan Dokumen Girik Palsu Beredar di Serang

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Kamis, 25 Mar 2021 16:59 WIB
Polda Banten mengamankan sindita pembuat dokumen tanah palsu
Polda Banten mengungkap pemalsuan dokumen girik (Foto: Bahtiar Rifa'i)
Serang -

Polda Banten akan meminta kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait adanya sindikat pemalsu ratusan dokumen girik. Warga juga diminta untuk melaporkan jika ada tanah yang dikuasai orang lain tanpa atas hak.

"Kalau ada masyarakat yang saat ini merasa punya tanah kemudian tiba-tiba diduduki orang lain, apakah badan hukum, investor dan sebagainya silahkan melaporkan ke kita," kata Dirreskrimum Polda Banten Kombes Martri Sonny kepada wartawan di Serang, Kamis (25/3/2021).

Empat orang jadi tersangka pemalsuan dokumen tanah berupa girik. Tersangka MR (55) adalah pensiunan honorer di KPP Pratama Serang, CS (38) dan AD (46) keamanan di KPP Pratama Serang dan S (55) mantan honorer di salah satu kecamatan di Serang.

Sonny melanjutkan, pihaknya masih mendalami apakah ada warga yang tanahnya dikuasai akibat perbuatan sindikat pemalsu girik. Karena, mereka menurutnya bekerja dengan rapi dan girik yang dipalsukan sangat mirip dengan girik asli.

Pihaknya juga akan bekerja sama dengan BPN. Apakah ada dokumen girik yang sudah berubah menjadi sertifikat tanah.

"Masih dalam pengembangan, apakah sudah ada produk SHM. Jadi kalau produknya sertifikat baru kita mendalami apakah ada keterkaitan dengan BPN atau tidak, karena masih girik masih di PPAT atau tingkat desa. Jadi dari dokumen ini kita kembangkan ada yang terbit dan oknum lain di dalamnya," ujarnya.

Salah satu tersangka inisial MR mengaku kepada wartawan bahwa sindikatnya sudah bekerja sejak 2008. Ia mengaku mendapatkan jutaan rupiah dari hasil memalsukan dokumen girik berdasarkan pesanan.

"Dari 2008, jutaan," ujarnya singkat.

Dari tangan sindikat ini polisi menemukan jenis adalah blanko kosong girik, ratusan blanko c desa, buku daftar nama wajib pajak di 83 desa se-Banten, stempel palsu desa berbagai tahun dari berbagai daerah, mesin ketik hingga peta tanah. Sindikat ini diancam pasal 263 ayat (1) dan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.

Simak juga video 'Diduga Terima Gratifikasi Rp 23 M, 2 Pejabat BPN Ditahan KPK':

[Gambas:Video 20detik]



(bri/mud)