Polisi Selidiki Pemesan Ratusan Girik Palsu Buatan Sindikat di Serang

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Kamis, 25 Mar 2021 15:54 WIB
Polda Banten mengamankan sindita pembuat dokumen tanah palsu
Polda Banten mengungkap kasus sindikat pembuat dokumen tanah palsu. (Foto: Bahtiar Rifa'i/detikcom)
Serang -

Sindikat pembuat dokumen tanah berupa girik ditangkap Polda Banten. Polisi menangkap empat orang yang terlibat kasus tersebut.

Pemesan dokumen palsu itu masih dalam proses penyelidikan kepolisian karena bisa saja berupa perorangan atau badan usaha yang bisa merugikan pemilik tanah. "Kita belum mendalami berkas yang sudah dipesan ini, kita berharap ini melibatkan beberapa kelompok atau badan usaha yang mungkin dengan cara yang tidak benar, ini akan kita ungkap semua," kata Dir Reskrimum Polda Banten Kombes Martri Sonny, Kamis (25/3/2021).

Sindikat pemalsu dokumen ini memiliki latar belakang dan bersentuhan dengan KPP Pratama Serang. Tersangka MR (55) adalah pensiunan honorer di KPP Pratama Serang, CS (38) dan AD (46) keamanan di KPP Pratama Serang, dan S (55) mantan honorer di salah satu kecamatan di Serang.

Sindikat ini mengaku memalsukan ratusan dokumen girik hasil pesanan. Bahkan, saat polisi menggerebek rumah tersangka MR, ada 57 dokumen girik yang siap dikirimkan pada para pemesan tanah di berbagai daerah yang kebanyakan di Serang Raya.

"Ada 57 berkas ini sudah siap didistribusikan, bisa jadi ini keluaran baru semua," ujar Sonny.

Polisi terus mengembangkan kasus ini. Diduga sudah ada ratusan dokumen girik yang sudah jadi dan keluar. Polisi bakal akan melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Jadi nanti kita akan koordinasi dengan BPN, apakah sudah terbit (sertifikat), karena ini produk PPAT belum jadi produk BPN, kita akan koordinasi ini sudah berproses sertifikat, ini kita masih pengembangan," tutur Sonny.

Dari tangan sindikat pemalsu dokumen tanah berupa girik ini polisi menyita tumpukan dokumen tanah. Mulai dari blanko girik, jenis dokumen tanah, dokumen girik tahun 70 hingga 80-an. Bahkan, mereka mengumpulkan contoh tanda tangan pejabat-pejabat tanah di masa lalu.

Secara keseluruhan, barang bukti berdasarkan jenis adalah blanko kosong girik, ratusan blanko c desa, buku daftar nama wajib pajak di 83 desa se-Banten, stempel palsu desa berbagai tahun dari berbagai daerah, mesin ketik hingga peta tanah. Sindikat ini diancam pasal 263 ayat (1) dan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.

(bri/bbn)