Sederet Parpol Mulai Hangatkan Isu Pilgub Jabar, Pakar UPI: Tes Ombak

Yudha Maulana - detikNews
Senin, 15 Mar 2021 12:23 WIB
Ilustrasi Pilgub Jabar
Foto: Ilustrasi Pilgub Jabar. (Andhika Akbarayansyah/detikcom)
Bandung -

Isu Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) mulai menghangat, setelah sejumlah partai politik mulai menonjolkan kader-kadernya sebagai kandidat orang nomor satu di Jabar.

Beberapa waktu lalu Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat (PD) Andi Arief merilis sembilan nama kader PD yang bakal didorong maju di Pilgub Jabar. Beberapa di antaranya ialah Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang), Dede Yusuf (Anggota DPR) hingga Irfan Suryanagara (Ketua DPD PD Jabar).

Sementara itu Partai Amanat Nasional (PAN) mulai memunculkan nama Ketua DPW PAN Jabar Desy Ratnasari, dan PKB menonjolkan nama ketua DPW Jabar Syaiful Huda.

Pakar Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Karim Suryadi mengatakan sedianya saat ini partai-partai tengah melakukan cek ombak.

"Ini bentuk egoisme partai politik dalam menatap Pilgub Jabar, kenapa egoisme? yang pertama yang dinantikan publik itu sebenarnya kepastian, apakah Pilgub dihelat tetap 2023 atau 2024, di tengah ketidakpastian pemilu kapan dihelat, sudah ramai calon," ujar Karim saat dihubungi detikcom, Senin (15/3/2021).

Karim mengatakan masih adanya fenomena bottleneck dalam demokrasi Indonesia terkait pengusungan calon peserta pemilu. "Di satu sisi parpol suka membuka keterbukaan kepada publik untuk mengusulkan mendaftarkan diri, tapi untuk menentukan siapa yang diusung itu sepenuhnya kewenangan parpol, jadi partisipasi itu mengerucut kewenangannya ke ketua umum, dua hal itu harus dibereskan ketika berbicara soal Pilgub Jabar," katanya.

"Boleh nama-nama itu disebut, tapi itu menurut saya tes ombak, karena parpol juga masih buta peta kekuatan lawan, parpol juga tidak tahu kapan Pilgub akan digelar," ucap Karim melanjutkan.

Sebaiknya, kata dia, parpol menggelar konvensi internal dengan melibatkan konstituen, dan menjalankan demokrasi dengan menggerakkan mekanisme partai.

"Jadi mengurus parpol itu seperti mengurus firma keluarga sepenuhnya diserahkan kepada pimpinan partai, tapi juga harus mencerminkan keinginan masyarakat atau konstituen partai tersebut," katanya.

Riak-riak seperti tersebut, dinilai Karim, wajar muncul lebih dini. Sebabnya, Pilgub Jabar kerap menjadi barometer pemilu di tingkat nasional, dengan jumlah pemilih sebesar 16 persen.

"Maka menguasai Jabar itu menguasai pundi-pundi pemilih nasional, yang kedua sejumlah Pilgub Jabar juga jadi posisi strategis, sehingga yang dihelat di Jabar itu menjadi barometer seberapa kuat magnitudonya bagi politik nasional, dan ketiga soal caleg-caleg yang mau di Dapil Jabar," katanya.

(yum/mso)