.webp)
DPRD Pandeglang angkat bicara terkait vaksinasi pejabat yang menimbulkan kerumunan massa. Dewan mendesak dinas terkait supaya mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi tersebut agar kejadian serupa tidak terulang.
"Ya, itu harus dievaluasi. Mestinya bisa diatur supaya tidak menimbulkan kerumunan seperti itu," kata Anggota Komisi IV DPRD Pandeglang Agus Khotibul Umam saat berbincang dengan detikcom di Pandeglang, Kamis (11/3/2021).
Politisi Partai Golkar ini mengaku turut memberi saran kepada Dinas Kesehatan Pandeglang. Salah satunya, dengan mendorong vaksinasi pejabat digelar di kantor masing-masing OPD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sempat ingatkan kadisnya ini kok ada kerumunan. Kan bisa petugasnya (vaksinator) langsung ke dinas, jadi diatur di situ sehingga tidak terjadi kerumunan," ujarnya.
"Intinya, harus diatur supaya tidak terjadi kerumunan seperti itu lagi. Jangan sampai niat kita yang baik malah justru akan menambah penyebaran virus di Pandeglang," tandasnya.
Sebelumnya, program vaksinasi massal di Pandeglang, Rabu (10/3/2021) memicu kerumunan massa. Ratusan peserta, terlihat tidak mengindahkan protokol kesehatan (prokes) seperti menjaga jarak dan memilih berdesakan saat antrean vaksinasi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, vaksinasi pada hari ini digelar untuk para pejabat publik mulai dari ASN, TNI-Polri serta pelaku pariwisata di Pandeglang. Pemberian vaksin pun dipusatkan di halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.
Meski sudah mengatur kuota penerima vaksin, namun antrean para pejabat yang menunggu di luar gedung Dinkes Pandeglang tak terbendung. Antusiasme mereka memicu kerumunan ratusan massa hingga memenuhi jalan di depan kantor pemerintahan Pemkab Pandeglang.
(mso/mso)
