.webp)
PKB Pandeglang terbelah menjadi dua kubu. Hal itu, terjadi setelah Musyawarah Cabang (Muscab) PKB digugat oleh para kader yang menjadi loyalis eks Calon Bupati Pandeglang 2020 Thoni Fathoni Mukson.
Kisruh PKB di Pandeglang bermula saat muscab yang digelar pada akhir pekan lalu itu menetapkan Nawawi Nurhadi sebagai ketua DPC. Namun, ketetapan tersebut digugat lantaran dianggap sudah melenceng jauh dari aturan partai.
"Sudah melenceng, ada beberapa aturan partai yang tidak dipatuhi selama pelaksanaan muscab. Sehingga, kami berkesimpulan polemik dan konflik yang terjadi di tataran DPC ini akibat adanya intervensi dari DPW," kata Thoni kepada wartawan di Pandeglang, Kamis (11/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Thoni menegaskan, sebelum pelaksanaan muscab, telah disepakati DPAC yang sah memiliki hak pilih berjumlah 19 dewan pengurus. Namun seminggu sebelum pelaksanaan muscab, DPC PKB Pandeglang tiba-tiba mengesahkan kepengurusan 16 DPAC baru yang dianggap ilegal oleh kubu Thoni.
"Faktanya (16 DPAC) itu sama sekali kami tidak mengenal. Bahkan, banyak kader potensial kami dan telah mendulang suara PKB di Pandeglang tiba-tiba diganti oleh orang baru. Jelas ini sangat mengecewakan," tegasnya.
"Kami tidak mengakui 16 DPAC itu, karena tiba-tiba langsung ditetapkan dan tidak melalui musyawarah anak cabang," tambahnya.
Selama persiapan muscab, Thoni juga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam koordinasi dengan DPW PKB Banten terkait usulan nama calon ketua. Namun secara tiba-tiba, DPW memunculkan nama calon tersebut dengan langsung menetapkan ketua terpilih dan kepungurusan PKB Pandeglang periode 2021-2026.
"Seharusnya, ada evaluasi untuk penetapan ketua DPC bedasarkan lembar yang sudah (calon) isi dan diterima oleh DPP. Tetapi DPW langsung mengusulkan nama tanpa meminta usulan (calon) kepada DPC," terangnya.
Atas kisruh tersebut, Thoni mengaku akan membawa permasalahan dan bukti-bukti dugaan intervensi DPW PKB Banten ke DPP agar dievaluasi. Salah satunya, pengesahan 16 DPAC yang dituding ilegal.
"Bukan berarti setelah mereka dibacakan penetapannya itu sudah jadi ketua, belum, karena SK juga belum keluar. Harapan kami, SK itu keluar setelah ada pembicaraan dengan DPP," ucapnya.
"Kami akan bawa bukti-buktinya, salah satunya 16 SK DPAC yang tidak melalui musyawarah anak cabang. Kami yakin DPP akan melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan ini, apapun keputusannya saya beserta kader PKB di Pandeglang selalu tunduk dan patuh kepada keputusan DPP," tandasnya.
Informasi yang diperoleh, Muscab PKB Pandeglang menetapkan Nawawi Nurhadi menggantikan Thoni Fathoni Mukson sebagai ketua DPC. Namun, ketetapan itu digugat oleh para loyalis Thoni Mukson yang menginginkan eks calon Bupati Pandeglang tersebut terpilih kembali menjadi ketua.
Hingga akhirnya, kisruh pun terjadi. Saat pembacaan kepengurusaan oleh pimpinan sidang atau memasuki pleno ke lima, para loyalis itu memilih keluar dan menolak hasil muscab dengan dibarengi aksi pencopotan seragam sebafai tanda mereka keluar dari kepengurusan partai tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua DPC PKB Pandeglang terpilih Nawawi Nurhadi tidak mau terlalu ambil pusing. Ia memilih fokus membenahi partai setelah diberi amanat untuk memimpin PKB Pandeglang selama lima tahun ke depan.
"Kalo masalah dinamika, saya anggapnya wajar dalam demokrasi. Yang jelas kita sebagai kader partai tetap harus patuh dan mentaati hasil ketetapan DPP," katanya.
Terkait kader yang membelot, Nawawi juga menyerahkan semua keputusannya kepada DPP. Partainya tentu akan memberi sanksi bagi kader tersebut, terutama yang melakukan penolakan terhadap hasil muscab di Pandeglang.
"Itu nanti keputusan DPP, misalnya ada beberapa kader yg menyatakan mundur, ya itu kembali kepada mereka. Tapi kalau memang tidak taat terhadap perintah partai, mereka tentu bisa diberikan sanksi hingga ke pemecatan," tegasnya.
(mso/mso)
